Kasus WhatsApp-Facebook dan Pentingnya Data di Era Saat Ini

Jakarta, CNN Indonesia --

Pembaruan kebijakan privasi WhatsApp mengejutkan banyak penggunanya. Kebijakan baru itu akan membuat data pengguna bisa dibagikan kepada pihak ketiga, terutama Facebook yang membeli WhatsApp beberapa tahun lalu.

Selain membagi data privasi pengguna, WhatsApp juga membuat aturan yang memungkinkan untuk mengumpulkan data penggunanya. Intinya, akun WhatsApp pengguna tidak akan bisa digunakan jika menolak kebijakan baru itu.

Kebijakan baru WhatsApp seolah membenarkan bawah data adalah sesuatu yang berharga. Presiden Joko Widodo pernah menyebut data adalah sebuah kekayaan baru yang berharga dari minyak.

"Data kini tidak hanya sebagai 'arsip"' semata yang akan dicari jika diperlukan," ujar Pratama kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/1).

Chairmen CISReC Pratama Persadha menuturkan data sudah tidak lagi sekedar sebuah arsip. Data sudah menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam berbagai kebutuhan, misalnya ekonomi, politik, hingga pertahanan.

Pratama menuturkan data yang biasanya diburu adalah data yang sudah diproses dan sudah bisa digunakan. Sebuah data biasanya dianalisa dan disusun sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan penggunanya.

Dalam kasus Facebook misalnya, dia menyebut data para pengguna menjadi sangat penting dan presisi dalam peristiwa politik di Amerika Serikat dan Inggris. Pada pilpres AS di tahun 2016, Donald Trump memanfaatkan data Facebook dengan bantuan pihak ketiga, yaitu Cambridge Analytica.

Dengan data dari Facebook, tim Donald Trump bisa melakukan iklan konten politik hoaks dan menyasar para penduduk AS yang masih goyang dalam memilih. Dukungan data juga membuat tim Trump bisa menyesuaikan daerah yang hendak disasar. Hasilnya Donald Trump menang secara mengejutkan.

"Di Inggris juga sama. Referendum Brexit berhasil menjadikan Inggris keluar dari Uni Eropa. Tim pendukung keluar dari Uni Eropa juga bekerjasama dengan Cambridge Analytica, hasilnya juga menang. Baik di AS dan Inggris menjalankan iklan yang menakut-nakuti masyarakat akan bahaya imigran yang datang ke AS dan Inggris," ujarnya.

Dalam hal monetisasi WhatsApp oleh Facebook, Pratama mengaku memang menjadi isu lama. Intinya, dia berkata seluruh percakapan di WhatsApp akan membuat robot/ algoritma Facebook bisa menampilkan iklan yang sesuai saat pengguna membuka Instagram maupun Facebook.

Hal yang sama, lanjut dia juga sebenarnya sudah dilakukan Facebook dan Google di platform mereka masing-masing. Apa yang orang cari di Google dan Facebook, serta Instagram akan dengan cepat muncul iklan produk serupa atau yang berkaitan.

"Mengapa ini barang mahal? Karena ini membuat kegiatan jual beli menjadi lebih efektif dan presisi, bila kita bicara ini bisnis. Bila bicara politik maka kegiatan marketing politik bisa menjadi lebih presisi," ujar Pratama.

Di sisi lain, Pratama Facebook menjadi yang paling disorot terkait dengan data pribadi karena kelalaiannya dalam mengamankan data pengguna di AS dan Britania Raya. Namun, Facebook berusaha membatasi penggunaan data iklan mereka untuk kegiatan politik setelah mendapatkan kritik tajam dan dituntut di berbagai negara.

Misalnya dalam pilpres AS kemarin, sama sekali Facebook menutup iklan politik untuk pilpres AS bagi semua pihak. Di Indonesia sendiri, seperti di negara lain, iklan politik masih diperbolehkan namun harus menyertakan KTP dari pengiklan.

"Sehingga nanti akan muncul iklan politik di beranda Facebook, juga tertulis ini dibiayai atau di-post oleh siapa," ujarnya.