Jalan Berbayar di DKI Jakarta Ditarget Terealisasi 2021

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan bakal menargetkan penerapan jalan berbayar Electronic Road Pricing (ERP) pada 2021 mendatang. Kebijakan itu akan diterapkan di 25 ruas jalan.

"Di koridor yang saat ini sudah menjadi koridor ganjil genap," ujar Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/10).

Syafrin kemudian mengungkapkan bahwa saat ini Dishub DKI Jakarta masih melakukan proses pengkajian ulang kebijakan tersebut.

Menurutnya, pengkajian ulang itu merupakan tindak lanjut arahan dari Kejaksaan Agung. Diketahui, sejumlah prinsip proyek ERP dinilai ada yang melanggar peraturan. Namun Syafrin tidak menjelaskan di bagian mana prinsip kebijakan itu melanggar peraturan.

"Kita harapkan tahun depan di triwulan 1 kajiannya sudah selesai," ucapnya.

Ia pun mengatakan jika pengkajian ulang telah rampung, maka Dishub DKI baru bisa melanjutkan proses selanjutnya. "Setelah itu baru masuk lelang. Kita harapkan tahun depan sudah lelang," ujar Syafrin.

Program ERP lama diwacanakan sejak kepemimpinan sebelum Anies. Program ini diwacanakan dengan landasan hukum Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

Anies sempat menggelar lelang. Namun, tidak ada hasil konkret. Kejaksaan Agung lalu merekomendasikan Pemprov DKI agar mengadakan ulang proses lelang.

Pada Maret lalu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono sempat menyatakan bahwa kebijakan ERP bakal diterapkan pada akhir 2019. ERP bakal diterapkan di ruas Sudirman-Thamrin.

Namun Bambang mengaku belum mengetahui besaran tarif untuk ERP Jakarta. Ia menjelaskan di sejumlah negara sekali melintas tarifnya mulai Rp5 ribu hingga Rp20 ribuan per mobil.

"Tarif progresif. Ini sistemnya orang yang membuat kemacetan akan dikenai cash. Itu dilihat semacet apa kondisi jalannya. Makin macet ya makin mahal. Kalau jalan kosong dan lancar biaya makin murah," kata Bambang Maret silam

Pemprov Kejar Defisit

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tengah mempercepat pembayaran atau transaksi yang akan menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 2019.

Untuk diketahui hingga 17 Oktober lalu, PAD Pemprov DKI Jakarta masih defisit sebesar Rp12,9 triliun. Jumlah itu harus didapatkan melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).

Hal ini menunjukan bahwa pendapatan DKI baru mencapai 70,86 persen atau Rp31,5 triliun dari Rp 44,5 triliun yang semestinya didapat tahun ini.

"Jadi memang kita datangi untuk transaksi-transaksi besar yang kita tahu akan terjadi di 2020 kita undang untuk diselesaikan 2019. Itu menggambarkan bahwa isunya lebih pada jumlah transaksi," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/10).

[Gambas:Video CNN]

Anies lebih lanjut mengatakan pihaknya hari ini masih akan mengadakan rapat terkait pendapatan daerah tersebut. Menurutnya setiap hari Selasa, ia dan timnya akan membicarakan hal itu.

"Kita lihat besok, mudah-mudahan beres. Karena memang sangat tergantung kondisi ekonomi. Bukan hanya usaha kita tapi juga kalau transaksinya enggak ada, apa yang mau dipajakin?" jelasnya.

Sebagai informasi, dana bagi hasil dari pemerintah pusat belum bisa diberikan tahun ini lantaran terdapat defisit pada neraca keuangan nasional. Dana itu diketahui berjumlah Rp6 triliun.

Sementara itu, DKI Jakarta telah mencapai 54,3 persen atau Rp44,2 triliun dalam komponen belanjanya. Saat ini, targetnya sebesar Rp77,8 triliun.

(ani/ain)

Let's block ads! (Why?)