Perempuan Pemotor Naik, Polisi Iran Masih Enggan Beri SIM

Jakarta, CNN Indonesia --

Perempuan warga Teheran, Iran, masih dilarang oleh kepolisian untuk memiliki surat izin mengemudi (SIM) di saat terjadi peningkatan penggunaan sepeda motor di masa pandemi.

Dilansir oleh Harian Hamshahri, sebelumnya polisi lalu lintas Teheran menyebut tidak ada larangan bagi perempuan mengendarai sepeda motor jika mereka memiliki SIM. Namun, polisi tidak mengizinkan perempuan mengikuti ujian SIM.

Sebuah sumber polisi yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari Middle East Eye, mengatakan bahwa undang-undang mengharuskan mereka "untuk menghentikan orang-orang yang berkendara tanpa SIM, dan karena perempuan tidak memiliki SIM, kami wajib menghentikan mereka".

Diketahui, jumlah perempuan yang mengendarai sepeda motor di kota-kota besar Iran meningkat setelah pandemi melanda negara itu, dan di saat harga mobil melonjak tajam.

"Perempuan telah menemukan cara yang berbeda untuk mengendarai sepeda motor mereka di jalan, meskipun ada larangan resmi, mereka lebih memilih untuk merahasiakan metode ini agar tidak menghadapi lebih banyak pembatasan oleh polisi," Harian itu menambahkan.

Masalah SIM bagi perempuan sempat dibawa ke pengadilan pada 2019. Saat itu, Pengadilan Tata Usaha Negara setempat memenangkan gugatan seorang perempuan yang tak disebutkan identitasnya.

Pengadilan pun memerintahkan polisi menerbitkan SIM bagi perempuan tersebut. Publik pun menilainya sebagai bentuk dukungan terhadap izin mengemudi perempuan.

Namun, kepolisian di negara Republik Islam dengan Pemimpin Tertinggi-nya dari kalangan ulama itu menyatakan kasus itu bersifat individu, tak berdampak secara luas. Sementara, tak ada undang-undang yang benar-benar melarang perempuan bisa mendapat SIM.

Iran sendiri saat ini menghadapi persoalan ekonomi akibat pandemi dan juga sanksi terkait nuklir. Hal ini pula yang membuat Pemerintahan baru Iran, yang dipimpin oleh Ebrahim Raisi sejak Jumat (6/8), didesak menemukan solusi jangka panjang.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita ILNA, ekonom Iran Meysam Hashemkhani menyebut tingkat inflasi Iran bahkan di atas Irak dan Afghanistan yang tengah dilanda konflik bersenjata.

Tingkat inflasi Iran pada tahun 2020 adalah 36,5 persen, sedangkan tingkat inflasi Irak dan Afghanistan untuk tahun yang sama masing-masing adalah 0,6 dan 5,61 persen.

Atas kondisi ini, Hashemkhani mengatakan pejabat Iran "bahkan tidak bisa bermimpi tentang tingkat inflasi yang rendah".

Kamran Naderi, ahli keuangan Iran, mengatakan kepada harian Sabzineh bahwa tingkat inflasi akan turun jika Iran mencapai kesepakatan baru dengan AS untuk kembali ke dalam kesepakatan nuklir 2015.

"Pertumbuhan pendapatan karena ekspor minyak akan memperbaiki situasi untuk sementara waktu, namun untuk pengendalian tingkat inflasi jangka panjang, ekonomi Iran perlu melalui reformasi mendasar," katanya.

(ayp/arh)

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)