Menanti Sikap Demokrat, Ulangi Politik Dua Kaki atau Oposisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak masuk dalam jajaran menteri yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak ada pula wakil Partai Demokrat lain dalam daftar 38 menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kabar Demokrat merapat ke barisan Jokowi berhembus setelah Pilpres 2019. Demi mengusung AHY di Pilpres 2024, Demokrat secara intensif menjalin komunikasi dengan Jokowi.

AHY sendiri terhitung dua kali sowan ke Istana. Pada 2 Mei dan 22 Mei 2019, AHY melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.

Kemudian sepuluh hari sebelum pelantikan, SBY turun gunung. Ketua Umum Partai Demokrat itu menemui Jokowi di Istana Kepresidenan pada 10 Oktober 2019. Namun Jokowi tak memastikan jatah kursi untuk Demokrat.

"Ya mungkin ada pertimbangan masih bisa berubah," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10).

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Budi Mulia Silvanus Alvin menilai Demokrat akan kembali menerapkan politik dua kaki seperti yang mereka lakukan sejak tahun 2014. Menurutnya, itu akan dilakukan Demokrat ketika tidak ada kadernya yang masuk dalam kabinet.

Sebab sejak debut di Pemilu 2004, Demokrat tak pernah menjadi oposisi. Namun saat ini mereka mengalami nasib yang sama seperti pada 2014. Mereka tak punya akses ke pemerintahan.

"Demokrat ingin bermain dua kaki, luwes. Istilahnya di kiri bisa, di kanan bisa. di depan masuk di belakang pun juga masuk. Supaya nanti politik 2024 sudah mulai, itu akan jadi momentum bagi Demokrat," kata Alvin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Sejauh ini, sejumlah petinggi Demokrat menyatakan bakal mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam menyejahterakan masyarakat. Sikap itu diambil meski tidak ada kader Demokrat dalam kabinet.

Namun menurut Alvin, AHY dan Demokrat tentu tak akan seratus persen mendukung kabinet Jokowi karena tak mendapat jatah menteri. Namun di sisi lain, Demokrat tak akan sepenuhnya menjadi oposisi karena punya kepentingan di 2024.

Demokrat, ucap Alvin, akan tetap memelihara peluang masuk kabinet dengan bermain dua kaki. Menurut Alvin memasukkan AHY ke pemerintahan adalah cara terbaik menyiapkan Putra Mahkota Demokrat itu untuk Pilpres 2024.

Menurutnya, masih ada peluang Demokrat masuk ke kabinet. Mengingat Jokowi melakukan reshuffle kabinet enam bulan setelah dilantik di periode pertama lalu.

Waketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sempat dua kali bertemu Presiden Jokowi, namun tidak dipilih menjadi menteri dalam kabinet (Dok. Biro Pers Setpres/Rusman)

"Kalau misal memang Demokrat mengincar kursi tertentu di dalam kabinet, nah Demokrat bisa tunjukkan hal itu dengan cara kritisi kebijakan dengan solusi yang lebih baik. Dengan seperti itu, Jokowi bisa saja membuka peluang reshuffle," ujar dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan ada dua langkah yang mungkin diambil Demokrat setelah tak dimasukkan dalam kabinet.

Langkah pertama adalah mengambil posisi sebagai oposisi. Ia melihat Demokrat punya potensi untuk menjadi lawan pemerintah seperti pada Pilpres 2019. AHY, kata Adi, bahkan punya potensi untuk jadi simbol oposisi.

"Memang agak susah kalau AHY jadi simbol oposisi, kecuali merubah style menjadi oposan. Apa saja yang dilakukan pemerintah dikritik dengan lebih sering dan lebih agresif menyerang pemerintah, bisa ambil alih oposisi yang saat ini dikomandoi PKS," ujar Adi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).
[Gambas:Video CNN]
Meski begitu, Adi lebih yakin Demokrat memilih jalan kedua, yakni bermain politik dua kaki. Sebab mereka punya kepentingan untuk menyiapkan AHY untuk jadi calon presiden lima tahun mendatang.

"Tentu pilihan jalan tengah ini ada harapan kalau di kemudian hari reshuffle, Demokrat bisa masuk. Tentu ini membangun batu bata kekuatan politik 2024," ucap dia.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Terdiri dari berbagai kalangan.

Ada dari kalangan partai politik, akademisi, serta ahli di bidangnya masing-masing. Setidaknya, 22 menteri berasal dari kalangan profesional dan 16 dari partai politik.

Gerindra, yang merupakan lawan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 lalu, turut serta dalam koalisi pemerintahan. Mereka mendapat dua kursi menteri dalam kabinet.

Prabowo Subianto didapuk sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian, Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sementara Demokrat, PAN, dan PKS, yang merupakan mitra Gerindra di Pilpres 2019 dengan mengusung Prabowo-Sandiaga Uno, tidak ikut serta dalam koalisi pemerintah. Tidak ada kader mereka yang dipilih Jokowi menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

(dhf/bmw)

Let's block ads! (Why?)