Amerika Serikat mengecam tindakan represif militer Myanmar terhadap aksi unjuk rasa damai yang menentang kudeta pada Selasa (9/2) kemarin.
"Kami kembali menegaskan desakan kami supaya militer menyerahkan kekuasaan dan mengembalikannya kepada pemerintah yang terpilih secara demokratis, lalu segera membebaskan para tahanan politik dan mencabut pemutusan akses komunikasi serta tidak melakukan kekerasan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, seperti dilansir Reuters, Rabu (10/2).
Price mengatakan pemerintah AS saat ini sedang meninjau ulang bantuan yang diberikan untuk Myanmar akibat kudeta itu.
Pemerintahan AS yang dipimpin Presiden Joe Biden juga mengancam akan menghentikan pengiriman bantuan dan menjatuhkan sanksi bagi Myanmar jika militer tidak memulihkan praktik demokrasi.
Dilansir Associated Press, Uni Eropa juga menyampaikan keprihatinan terhadap kudeta di Myanmar.
Perwakilan Tinggi urusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyatakan mereka juga tengah meninjau sejumlah opsi kebijakan terkait Myanmar.
"Kami mempertimbangkan sanksi khusus terhadap individu atau entitas bisnis yang dikuasai militer Myanmar. Di negara ini militer sangat berkuasa dalam hal ekonomi. Mereka menguasai sejumlah infrastruktur ekonomi penting di negara itu. Lalu kami juga akan meninjau bantuan pembangunan dan kemungkinan tidak akan melakukan kontak dagang persenjataan," kata Borrell.
Selain itu, Borrell menyayangkan kudeta justru membuat kondisi politik di Myanmar seakan mundur ke masa lalu ketika puluhan tahun dikuasai junta militer.
Apalagi militer Myanmar memiliki catatan hitam dalam menggunakan kekerasan menghadapi aksi unjuk rasa menentang pemerintah diktator pada 1988 dan 2007 silam.
Kemarin terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran di Kota Yangon, Myanmar. Sejumlah pengunjuk rasa luka-luka akibat tembakan peluru karet.
Bahkan salah satunya mengalami luka di kepala.
Insiden ini menandai korban pertama sejak pihak militer, yang dipimpin Jendral Min Aung Hlaing, menggulingkan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi yang baru dilantik pada 1 Februari lalu.
Min menyalahkan para politikus yang dianggap tidak mampu menyelesaikan sengketa pemilu sehingga memicu kudeta.
 (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi) |
Militer menuduh ada indikasi kecurangan sehingga Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangi pemilihan umum. Pada pemilu yang dimenangkan Suu Kyi disebut terdapat setidaknya 8 juta pemilih palsu.
Min mengatakan bakal menggelar pemilihan umum yang jujur dan bebas usai status masa darurat nasional selama satu tahun dinyatakan berakhir.
(ayp/ayp)https://ift.tt/3qjpucR
February 10, 2021 at 08:15AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "AS Kecam Aksi Represif Militer Tangani Demo Myanmar."
Posting Komentar