KPK era Firli Bagaikan Bebek Lumpuh yang Dipenuhi Konflik

Jakarta, CNN Indonesia --

Konflik internal terkait penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alis status jadi aparatur sipil negara (ASN) menambah daftar kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan ketua Komjen Pol Firli Bahuri.

Sebagaimana mandat Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai KPK--yang dulunya merupakan pegawai independen--kini berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Pimpinan KPK yang berjumlah lima, termasuk Firli, kemudian menetapkan TWK sebagai salah satu dasar pengalihan status pegawai menjadi ASN lewat Perkom Nomor 1 Tahun 2021.

Insiden ini menuai banyak protes dari pegawai dan kalangan yang peduli isu pemberantasan korupsi. Pasalnya, pegawai tersebut terdiri dari penyidik yang banyak berperan dalam pemberantasan kasus korupsi besar. Salah satunya seperti penyidik KPK Novel Baswedan hingga pejabat teras KPK yang pernah mendapat penghargaan Satyalancana Wira Karya dari presiden, Sujanarko.

Saat ini potensi korupsi ada di hampir semua sektor, tapi justru KPK ini seperti bebek lumpuh. Arif Sutanto

Pengamat politik dari Esposit Strategic, Arif Sutanto, meyakini konflik yang menyelimuti KPK belakangan merupakan upaya melemahkan lembaga antirasuah dari dalam.

Ia menduga polemik penonaktifan pegawai yang tak lolos TWK bukan puncak dari beragam keputusan pimpinan KPK yang dipertanyakan masyarakat sipil. Berkaca pada rentetan kontroversi di bawah pimpinan Firli sebagai ketua, Arif memprediksi KPK akan banyak menuai konflik.

"Ini juga sesuatu yang terlihat by design, disengaja, sistematik. Sebab arah yang mau dituju adalah pelemahan KPK. Saya tidak percaya KPK akan dihancurkan sama sekali. Tapi cukup dilemahkan," kata dia ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (21/5).

Arif mengatakan banyaknya konflik internal pada lembaga antirasuah dapat berdampak besar pada kinerja KPK ke depannya. Dia mengatakan dampaknya bisa dirasakan secara jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Secara jangka pendek, ia mengatakan KPK akan lebih banyak berpolemik dibandingkan menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi.

Kemudian pada jangka menengah, ambisi Firli yang ingin memfokuskan pemberantasan korupsi melalui pencegahan akan sulit diterapkan jika internal KPK tidak bisa bekerja secara efektif.

Sedangkan jangka panjangnya, KPK akan kesulitan mencegah dan menangani kasus korupsi besar yang dinanti masyarakat hingga tuntas.

"Ini kan jelas kontraproduktif. Dalam situasi bahwa saat ini potensi korupsi ada di hampir semua sektor, tapi justru KPK ini seperti bebek lumpuh bagi saya. Hidup, tapi nggak produktif," lanjut dia.

Infografis Jejak Pelemahan KPK Era Jokowi

Kritik Sikap Jokowi atas Konflik TWK KPK

Sementara itu, Arif menilai sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani konflik yang mencuat di KPK juga tidak sesuai harapan. Ia mengatakan Jokowi seharusnya bisa lebih tegas memutus polemik penonaktifan 75 pegawai KPK.

Menurutnya, pernyataan Jokowi terkait konflik tersebut pada Senin (17/5) lalu merupakan sikap tipikal yang dilakukan mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk menunjukkan seolah tak terlibat dalam polemik, namun menolak bertindak tegas memutus konflik dengan cepat.

"Saya paham bahwa KPK itu lembaga independen, iya. Tapi bukan berarti bahwa tidak mungkin tangan pemerintah, apakah lewat komisi, menteri atau bahkan otoritas presiden untuk mengambil langkah yang dibutuhkan," kata dia.

Arif mengatakan langkah intervensi seharusnya diupayakan karena konsekuensi membiarkan konflik berlarut di dalam lembaga antirasuah besar dampaknya terhadap kerugian publik di lingkup pencegahan korupsi. Apalagi, berdasarkan dalam revisi UU KPK ditegaskan lembaga antirasuah itu masuk rumpun eksekutif yang ditandai para pegawai dialihkan status menjadi ASN.

Halaman selanjutnya catatan ICW atas kinerja KPK era Firli.