Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penunjukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berpotensi munculnya politisasi riset.
"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Mulyanto, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/10).
Menurut dia, para ahli sebetulnya sudah meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan menjadikan Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Sayangnya, klaim dia, masukan itu diabaikan oleh Jokowi. "Menurut saya Pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP," jelas
Mulyanto kemudian mengutip jurnal sains terkenal Nature yang dalam editorialnya pada 8 September menulis kekhawatiran intervensi politik dalam BRIN.
Di sisi lain, ranking inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) yang berada di peringkat 87 dari 132 negara.
"Faktor yang terutama lemah adalah aspek kelembagaan (peringkat ke-107). Bahkan di bawah Vietnam dan Brunei. Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan ASEAN," tuturnya.
Di pihak lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan penempatan Ketua Umum-nya di BRIN tepat karena riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi agar RI menjadi berdikari.
"Dan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang menempatkan Ketua Dewan Pengarah BPIP ex officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN merupakan keputusan tepat. Karena riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari [berdiri di atas kaki sendiri], dan bangga dengan jati diri kebudayaannya," ucap dia, dalam keterangannya, Rabu (13/10).
Hasto juga mengungkapkan bahwa Megawati merupakan sosok yang konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi, sekaligus sosok penggagas awal BRIN.
"Kepedulian Ibu Megawati itu merupakan bentuk dukungan yang konkret untuk pengembangan riset dan inovasi nasional yang memang memerlukan sumber daya finansial yang besar," katanya.
"Dengan menyatukan berbagai lembaga riset dalam satu kapal dengan satu nahkoda diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi riset dan kesimpangsiuran tata kelola riset di Indonesia," lanjut dia.
Sebelumnya, Jokowi melantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengisi jabatan wakil ketua.
Sementara itu akademisi dari Universitas Negeri Jakarta Sudhamek Agung Waspodo Sunyoto didapuk sebagai sekretaris. Berturut-turut sebagai anggota yakni Prof Dr Emil Salim, Ir I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Prof Dr Adi Utarini,Marsudi Wahyu Kisworodan Tri Mumpuni.
(dmi/mts/ain)https://ift.tt/3AzlEAl
October 14, 2021 at 03:42AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "PKS Sindir Opsi Politisasi Riset BRIN, PDIP Klaim Berideologi"
Posting Komentar