Debat Keempat, KPU Alihkan Undangan Menteri untuk Tokoh Lain

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak akan mengundang menteri dalam debat keempat Pilpres 2019 pada Sabtu 30 Maret mendatang. Jatah kursi menteri itu nantinya akan digunakan untuk mengundang pihak lain.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyatakan, pada debat keempat pihaknya memang sudah memutuskan untuk menambah jumlah kuota pihak lain yang diundang.

"Kami merencanakan akan menambah undangan untuk para tokoh, masyarakat, para akademisi, tokoh-tokoh pemuda, NGO, tokoh-tokoh daerah," kata Wahyu di KPU RI Jakarta, Kamis (21/3).

Wahyu menjelaskan tidak mengundang menteri bukan berarti yang bersangkutan tidak boleh hadir. Dia menegaskan menteri dipersilakan datang atas kemauan sendiri dan bukan sebagai undangan atas nama menteri.

"Para menteri dipersilakan hadir, tetapi hadirnya tidak menggunakan undangan dari KPU, karena undangan itu kan semua undangan debat pada hakekatnya akan terbagi dari 2, undangan KPU dan undangan masyarakat," kata dia.

Wahyu menekankan bahwa ketentuan ini berubah berdasarkan kondisi dan tak ada paksaan dari pihak manapun. Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) sama-sama menyepakati aturan ini.

"Sudah kita rapat itu di Hotel Sultan dalam persiapan pelaksanaan debat ke-3. Jadi para pihak TKN 01, BPN 02 hadir pada waktu itu dan sepakat," kata Wahyu.

Kendati begitu, KPU akan mempersilakan masing-masing timses untuk mengundang menteri. Rencananya KPU tidak akan mengundang para menteri di debat keempat maupun kelima mendatang.

"Kemudian KPU juga mengalokasikan undangan sejumlah undangan kepada TKN 01 dan BPN 02. Apabila TKN 01 atau BPN 02 akan mengundang para menteri dipersilakan, tetapi KPU tidak akan mengundang para menteri untuk debat keempat dan kelima," tutur dia. (ctr/osc)

Let's block ads! (Why?)