DPRD DKI 'Pede' Subsidi Tak Bengkak meski Tarif MRT Murah

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meyakini subsidi bagi mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) tak akan membengkak meski tarif ditetapkan murah. Ke depan, skema penentuan jumlah subsidi masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan seluruh pemangku kepentingan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pihaknya akan berbicara dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta untuk menentukan tarif per stasiun dan kilometer (km). Setelah itu, baru ketahuan kebutuhan subsidi yang dibutuhkan.

"Saya rasa tidak (bengkak). Kan nanti ada hitungan juga per stasiun beda-beda. Tidak dipukul rata (semua stasiun) dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI," ungkap Prasetyo, Senin (25/3).

Hari ini, DPRD DKI memutuskan tarif MRT sebesar Rp8.500. Jumlahnya lebih rendah dari usulan Pemprov DKI sebesar Rp10 ribu.

Awalnya, Pemprov DKI membuat skema tarif rata-rata Rp10 ribu per orang dengan kebutuhan subsidi mencapai Rp672 miliar. Nantinya, ia belum bisa memastikan bahwa subsidi bisa berada di bawah skema tersebut atau tidak.

"Kami di sini lebih ingin menekankan kepada pengguna mobil agar pindah ke MRT. Ini skemanya sudah baik," tuturnya.

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta mematok tarif LRT rute Kelapa Gading-Velodrome sebesar Rp5.000 per orang. Angkanya lebih rendah dari usulan awal Rp6.000 per orang.

Mengacu pada skema awal, terdapat dua penghitungan subsidi. jika tarif yang ditetapkan Rp6.000 per km, maka jumlah subsidi yang diperlukan sekitar Rp169 miliar. Sementara itu, ketika tarif dikenakan Rp7.300 maka subsidi yang harus dibayar sebanyak Rp163 miliar.

"Pokoknya subsidi akan dihitung lagi, besok rapat sampai seterusnya," kata dia.

Sebagai informasi, skema untuk tarif LRT berbeda dengan MRT. Bila tarif MRT akan dibedakan lagi untuk tiap stasiun, DPRD DKI justru menetapkan tarif LRT sama untuk seluruh stasiun alias flat.

[Gambas:Video CNN] (aud/lav)

Let's block ads! (Why?)