Menteri Jonan: Kekayaan Alam Tak Harus Dikelola negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalam bumi tidak harus dikelola oleh negara asalkan bermuara pada kemakmuran rakyat. Namun, kekayaan tersebut wajib dikuasai oleh negara sesuai dengan amanat Undang-undang 1945.

"Apa mungkin kalau kita punya warung, terus diharuskan kita kelola sendiri warung milik kita? Kan tidak harus. Yang harus dipikirkan adalah untuk sebesar-besarnya memberikan kemakmuran rakyat," ujar Jonan saat memberikan kuliah umum di Aula Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ladalero Maumere Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (25/3).

Jonan mengingatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia saat ini masih minim dalam mengelola sektor ESDM, seperti minyak dan gas bumi (migas), serta mineral dan batu bara (minerba).

Kendati demikian, Jonan berharap para generasi muda mampu mengelola sendiri sektor ESDM yang dalam setahun terakhir mampu menyumbang lebih dari separuh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional di masa mendatang.

"Sebenarnya, pemerintah selalu mengedepankan pengoperasian dan pengerjaan untuk putra-putri Indonesia terlebih dahulu. Ya, kalau nantinya kita mampu secara teknis kelola sendiri, ini jauh lebih baik. Mudah-mudahan bertahap," harapnya.

Terkait pengelolaan energi, Jonan mengungkapkan pemerintah selalu mengusung jargon energi berkeadilan. Dalam hal ini, penyediaan energi dilakukan secara merata bagi semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air, dengan harga terjangkau.

"Bapak Presiden (Joko Widodo) selalu bicara ini adalah masalah keadilan sosial," ujarnya.

Jonan memgaku mengalokasikan lebih dari separuh anggaran Kementerian ESDM untk membangun infrastruktur energi masyarakat. Hingga 2018, beberapa infrastruktur yang sudah terbangun, di antaranya program BBM Satu Harga di 131 titik, jaringan gas kota tersambung sebanyak 463.619 Sambungan Rumah Tangga (SR), 30 ribu titik Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan 2.288 titik sumur bor air tanah yang mampu melayani 6,6 juta jiwa.

Selain itu, khusus 2018, masyarakat di 53 Kabupaten/Kota mendapatkan 25 ribu paket konverter kit LPG 3Kg dan 175.782 Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di 16 provinsi. Dampaknya, rasio elektrifikasi nasional meningkat menjadi 98,3 persen di akhir 2018.

"Ini bagian dari Pra-Elektrifikasi melalui energi bersih. Orang selalu ingat saya sebagai tukang kereta api. Saya juga ingin juga diingat sebagai sebagai bapak energi baru terbarukan," pungkasnya. (sfr/agi)

Let's block ads! (Why?)