Anggota parlemen, pemimpin demo, hingga petinggi suku di Myanmar meresmikan pemerintah tandingan junta militer yang disebut Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NGU) pada Jumat pekan lalu.
NUG dibentuk sebagai upaya rakyat sipil melawan junta militer dari sisi politik, dengan tujuan mendapatkan dukungan serta pengakuan internasional.
Pemerintahan tandingan itu juga ditetapkan demi memulihkan demokrasi dan pemerintah sipil Myanmar yang telah dirampas oleh junta militer sejak kudeta berlangsung.
Pemerintahan sipil yang digulingkan militer sebelumnya juga telah membentuk Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) pada Februari lalu.
CRPH dibentuk sebagai komite pemerintah sipil "darurat" yang terdiri dari sejumlah anggota parlemen yang digulingkan militer dalam kudeta.
Pada Jumat (16/4), CRPH menyatakan telah membentuk NUG berdasarkan mandat yang didapat mereka dari partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang memenangkan pemilihan umum 2020 lalu.
Sejak kudeta berlangsung, CRPH mendapat banyak dukungan dari dalam dan luar negeri.
"Mari kita sambut pemerintahan rakyat," kata aktivis demokrasi veteran, Min Ko Naing, dalam pidato peresmian NGU dalam video selama 10 menit seperti dikutip Reuters.
Di dalam NGU, mantan ketua DPR Myanmar yang berasal dari suku Karen, Mahn Win Khaing, menjabat sebagai perdana menteri.
Sementara itu, jabatan pemimpin de facto (penasihat negara) dan presiden Myanmar tetap diduduki oleh Aung San Suu Kyi dan U Win Myint. Keduanya kini masih menjadi tahanan junta militer.
Kursi wakil presiden dalam NGU diisi oleh Duwa Lashi La. Presiden Majelis Konsultatif Nasional Suku Kachin. Lembaga itu secara politik merupakan badan paling berkuasa di Negara Bagian Kashin.
Dikutip Irrawaddy, kabinet NGU yang berisikan 15 pejabat ini akan dipimpin oleh wakil presiden dan perdana menteri.
Sementara itu, empat anggota parlemen NLD terpilih, Daw Zin Mar Aung, U Lwin Ko Latt, U Yee Mon, dan U Tin Tun Naing, telah ditunjuk masing-masing sebagai menteri luar negeri, menteri urusan dalam negeri dan imigrasi, menteri pertahanan, menteri perencanaan, menteri keuangan dan investasi.
U Yee Mon merupakan seorang penyair. Penunjukkannya sebagai menteri pertahanan cukup mengejutkan publik Myanmar.
Sa Sa, seorang etnis Chin yang menjabat sebagai perwakilan internasional untuk CRPH juga telah ditunjuk sebagai menteri kerja sama internasional NGU.
Menteri Kesejahteraan Sosial Win Myat Aye juga ditunjuk menjadi menteri urusan kemanusiaan dan manajemen bencana dalam pemerintahan NGU.
Selain mengisi sejumlah jabatan penting, NGU juga menetapkan beberapa kementerian yang telah dibentuk CRPH pada beberapa waktu lalu. Sejumlah kementerian itu terdiri dari Kementerian Perdana Menteri; Kementerian Urusan Serikat Federal; dan Kementerian Urusan Wanita, Pemuda dan Anak.
 Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi |
Enam dari menteri federal berasal dari etnis Kachin, Karen atau Chin, sementara belum ada perwakilan dari etnis lain yang ditunjuk. Sejumlah kementerian penting seperti Kementerian Pertanian, Transportasi, dan Energi juga akan segera ditetapkan dalam waktu dekat.
NUG juga menunjuk 12 wakil menteri, enam di antaranya adalah etnis Kachin, Karen, Mon, Kayan, Karenni, dan Ta'ang. Banyak dari mereka masih muda, aktif secara politik dan berpendidikan tinggi.
Dalam pernyataan pembentukan NUG, juru bicara kabinet tersebut, Sa Sa, menyatakan pemerintahan tandingan junta militer ini akan melayani rakyat Myanmar tanpa memandang ras, agama, komunitas asal, atau jalan hidup mereka.
"Semua akan memiliki peran yang sangat penting untuk berpartisipasi dalam tujuan besar membebaskan bangsa kita dari momok junta militer pembunuh ini dan semua akan memiliki hak yang sama sebagai warga negara Myanmar," kata Sa Sa.
Sa Sa juga menegaskan NUG akan mengajak semua etnis kebangsaan "sehingga mewakili keragaman dan kekuatan besar dari negara Myanmar."
Di hari peresmian NUG, Menteri Luar Negeri NUG Daw Zin Mar Aung juga menulis kolom di New York Times dengan menyatakan bahwa rakyat Myanmar siap mengambil risiko besar dan membayar harga mahal untuk hak dan kebebasan mereka.
"Kami meminta komunitas internasional untuk mendukung kami dengan langkah-langkah politik, keuangan, dan keamanan yang terkoordinasi," ucapnya.
(rds/dea)https://ift.tt/3gq7ZoW
April 20, 2021 at 09:13AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Susunan Kabinet Tandingan Myanmar, Suu Kyi hingga Kepala Suku"
Posting Komentar