Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengkritik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menerbitkan surat penertiban kepada pegawai korban pelecehan yaitu, MS.
Menurut Sahroni, menjadi korban perundungan seksual bukan membutuhkan banyak hal untuk pemulihan. KPI seharusnya memberi dukungan yang dibutuhkan oleh MS.
"Institusi tempat korban bekerja harusnya memberi dukungan yang dibutuhkan untuk membantu memulihkan kondisi mental pegawainya, bagaimana mereka bisa andil memberikan bimbingan, bukan malah sebaliknya membuat korban makin merasa tertekan," ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/11).
Politikus Partai NasDem itu juga mengingatkan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual membutuhkan waktu pemulihan yang tidak sebentar. Mereka pun membutuhkan dukungan dari keluarga maupun lingkungan.
"Kami di Komisi III kerap kali menerima laporan tentang korban kekerasan seksual dan efeknya memang luar biasa. Sangat traumatis dan tidak bisa hilang begitu saja. Dibutuhkan dukungan dari lingkungan tempat korban berada, dan dalam hal ini termasuk juga tempat kerja," jelas Sahroni.
"Karenanya kalau KPI memang tidak mau ikut andil dalam pemulihan korban, sebaiknya jangan justru membuat korban merasa tertekan atau makin trauma," ujarnya.
Korban pelecehan dan perundungan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat disebutkan mendapat surat penertiban karena tak absen saat berstatus dinonaktifkan.
Kuasa Hukum korban, Muhammad Mualimin menyebut setelah mendapat surat itu kini kondisi kliennya kembali memburuk selama dua hari terakhir.
Mualimin mengatakan MS bahkan sampai harus berobat ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam RS PELNI pada Senin (1/11).
(dmi/bmw)https://ift.tt/3D1Xj8g
November 06, 2021 at 02:17AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "DPR Kritik KPI Tambah Beban Pegawai Korban Pelecehan Seksual"
Posting Komentar