DPRD DKI Minta Anggaran Biaya Tak Terduga KUA-PPAS 2022 Dipangkas

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengkaji ulang alokasi biaya tidak terduga (BTT) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,2 triliun.

Pras mengatakan saat ini BTT tidak perlu dialokasikan dengan besaran yang signifikan lantaran penularan Covid-19 di Jakarta yang relatif sudah terkendali.

Menurutnya, justru yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.

"Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp2,2 triliun agar dikembalikan seperti pada nilai anggaran BTT tahun 2019 sebesar Rp200 miliar saja. Sisanya dapat digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 seperti pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada dibawah dinas," kata Pras dikutip dari website resmi DPRD, Selasa (9/11).

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Komisi A DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp12,9 triliun, dalam mendukung pemulihan ekonomi telah merekomendasikan kenaikan operasional Dasa Wisma, Jumantik, dan Kader Posyandu.

"Kami juga meminta agar pemberian makan tambahan (PMT) baik di Posyandu ataupun di sekolah agar dapat memenuhi baku mutu dan higienis," kata Ketua Komisi A, Mujiyono.

Selanjutnya Komisi B yang memiliki pagu anggaran Rp9,2 triliun, salah satunya merekomendasikan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas transportasi di Kepulauan Seribu, dengan begitu diharapkan perekonomian warga lokal dapat meningkat.

"Bahkan seluruh dinas mitra Komisi B kami minta lebih fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat dan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian warga Jakarta," kata Ketua Komisi B, Abdul Aziz.

Komisi C DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp5,8 triliun merekomendasikan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat Penyertaan Modal Dasar (PMD) dapat mengembangkan kegiatan usaha lebih optimal.

"Jika dana PMD dialokasikan untuk kegiatan usaha sehat, diyakini dapat membangkitkan dan menumbuhkan kembali perekonomian yang terganggu akibat Covid-19," kata Sekretaris Komisi C, Yusuf.

Lalu Komisi D DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp16,3 triliun merekomendasikan agar DPRD bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengutamakan pembangunan Rusunawa dan Rusunami agar warga Jakarta yang kurang mampu dapat memiliki hunian layak.

Terakhir, Komisi E DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp33,9 triliun ini merekomendasikan untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk kader Dasawisma, serta mendorong penambahan insentif untuk guru swasta.

(yoa/pmg)

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)