Kemendikbud Janji Rilis Box Office di Hari Film Nasional 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Mimpi panjang mewujudkan pusat data box office perfilman Indonesia hampir terwujud. Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjanjikan akan merilis data capaian perfilman Indonesia pada Sabtu (30/3), bertepatan dengan Hari Film Nasional 2019.

Data yang akan disampaikan pada esok merupakan capaian box office atau raihan pendapatan dari penjualan tiket film Indonesia pada periode 2016-2018.

Setelah menyampaikan data box office selama tiga tahun terakhir, pihak Kemendikbud akan menyampaikan secara rutin capaian perfilman Indonesia pada tanggal 15 setiap bulannya. Hal ini untuk mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman atau UU Film.

"Nanti setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Semua [pihak produser, Kemendikbud, dan bioskop] sudah sepakat. Dari dulu sebetulnya sudah sepakat, tapi [kendala ada pada] fasilitas laporan seperti apa," kata Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud Maman Wijaya di kantornya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/3).

Dalam Pasal 33 UU Film, para pengelola bioskop diharuskan melaporkan jumlah penonton setiap judul film yang ditunjukkan, baik Indonesia maupun asing, kepada menteri secara berkala yang setelahnya menteri mengumumkan kepada publik dalam periode tertentu.

Pasal 34 setelahnya turut menyatakan ketentuan lebih lanjut mesti diatur dalam Peraturan Menteri (Permen). Dan sejak disahkan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Oktober 2009, Permen tersebut belum muncul ke publik.

Dalam wawancara kepada CNNIndonesia.com pada 2018 lalu, Maman menyebut Permen sudah ada di tangan Dirjen Kebudayaan. Akan tetapi secara substansi masih dikaji. Apalagi, masih ada perbedaan pemahaman antara produsen film, bioskop selaku ekshibitor film, dan Kemendikbud terkait konsep pusat data box office.

Maman Wijaya, Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud. (CNN Indonesia/Endro Priherdityo)

Padahal, baik dari pihak produser hingga bioskop sudah menantikan ada pusat data box office. Data ini bisa menjadi rujukan kebijakan bagi pelaku perfilman di Indonesia untuk mengembangkan industri yang berujung pada peningkatan perekonomian dan kebudayaan.

Selama ini Indonesia tidak memiliki box office secara resmi seperti negara dengan industri perfilman yang maju, salah satunya Korea Selatan. Negara Asia Timur itu memiliki Dewan Perfilman Korea yang salah satunya bertugas mengumpulkan dan merilis data tersebut dan publik dipersilahkan untuk mengakses.

Sedangkan di Indonesia, tugas soal industri perfilman masih ‘abu-abu’ antara Kemendikbud, Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), atau Badan Perfilman Indonesia.

Selama ini, capaian penonton atau penjualan tiket sebagai definisi dari box office film-film Indonesia diumumkan oleh rumah produksi berdasarkan data yang didapat dari bioskop, atau melalui laman independen filmindonesia.or.id yang sejatinya juga berdasarkan laporan produser.

Rilisan yang selama ini beredar merupakan tak resmi sehingga riskan terjadi klaim. "[data box office nanti] Ini resmi disebut, karena dari kementerian, [diumumkan] di situs Kemendikbud," kata Maman.

Maman menjelaskan Indonesia memiliki tren box office yang positif dalam empat tahun terakhir. Kemendikbud mencatat ada 16 juta penonton pada 2015, jumlah tersebut terus meningkat menjadi 36 juta pada 2016, 42 juta pada 2017 dan 48 juta pada 2018.

Pencapaian itu terbilang baik untuk dalam negeri, namun belum cukup bersaing dengan negara lain bila mengacu pada pasar film internasional.

Berdasarkan catatan Asosiasi dagang Motion Picture Association of America (MPAA), Indonesia berganti-ganti di urutan 15 dan 16 dari tahun 2015 sampai 2018. Dengan kata lain, posisi Indonesia stagnan.

Maman mengklaim Kemendikbud memiliki strategi khusus untuk meningkatkan posisi Indonesia di pasar film internasional. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi sineas dan mengirim sineas ke luar negeri untuk belajar film serta pemasaran. "Kami kirim lebih dari 70 sineas ke luar negeri pertahun," kata Maman.