KPU Sebut Hoaks Jadi Strategi Kampanye Tim Jokowi dan Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramomo Ubaid Tanthowi menyebut hoaks saat ini menjadi strategi kampanye dari tim sukses Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Pramono menyebut hoaks saat ini sengaja diproduksi kedua timses untuk menjatuhkan kandidat lawan.

"Dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konteks pilpres kita. Jadi memang dimanipulasi untuk membenci kandidat lawan karena informasi bohong itu disebarluaskan secara masif. Hoaks itu saat ini sudah menjadi strategi kampanye," ujar Pramono dalam diskusi di Aula Dakwah Pusat Muhammadiyah, Jumat (29/3).

Menurutnya, saat ini taktik kampanye bukan sekadar mencetak alat peraga dan menempatkan di posisi strategis. Namun kedua timses menyewa buzzer untuk berkampanye.

Dia mengatakan pasukan siber disewa timses untuk "perang isu" di media sosial. Menurutnya, isu yang sering kali ditujukan menjatuhkan lawan akan dihembuskan dan didorong naik oleh buzzer sehingga menjadi perhatian publik.

"Hal yang paling mudah untuk mendeteksi hoaks itu jika dia dalam suatu isu tiba-tiba dalam waktu singkat, tiba-tiba langsung naik, semua akun medsos bicarakan itu," ucapnya.

Pramono mencontohkan isu hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos dari China. Isu itu, ucapnya, mulai dihembuskan 2 Januari 2019. Malam harinya langsung gaduh di media sosial dan mulai mereda setelah KPU mengklarifikasi.

Dalam acara yang sama, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya sudah berusaha menangkal segala jenis hoaks di media sosial.

Salah satunya dengan mendata akun medsos yang resmi digunakan para paslon. Namun, hal itu masih juga tidak mampu membendung aliran hoaks.

"Pada akun-akun yang didaftarkan ke KPU, ini akun malaikat semua, 'Saya akan membangun ini, saya akan, saya akan memberi ini', malaikat semua, cerita-cerita kebaikan semua. Tapi akun-akun anonim ini semua setan semua, menyerang pribadi semua," ujar Afif.

Bawaslu mengambil langkah koordinatif dengan bekerja sama dengan Kominfo. Sebab mereka memiliki keterbatasan memerangi pasukan siber tersebut.

"Kalau ada akun enggak jelas melakukan ujaran kebencian, kita take down. Sudah ada seratusan yang kita take down," ujarnya.

[Gambas:Video CNN] (dhf/pmg)

Let's block ads! (Why?)