KPU Anggap Wajar Temuan 17,5 Juta DPT Bertanggal Lahir Sama

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan 17,5 juta data pemilih mencurigakan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 berasal dari data kependudukan dan catatan sipil Kemendagri.

Pernyataan Viryan merespons temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang dilaporkan ke KPU. Sebanyak 17,5 juta DPT itu dipersoalkan karena tercatat dengan tiga tanggal kelahiran yang serupa.

"Pemilu sebelumnya sudah ada seperti ini, 2014 juga seperti itu. Dengan demikian ini bukan data tidak wajar, tetapi data yang secara administrasi kependudukan, demikian adanya," kata Viryan saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (11/3).

Viryan menyebut data mencurigakan ini bukan data invalid. KPU sudah berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri untuk mengecek data tersebut.

Berdasarkan temuan KPU, data tersebut hanya fenomena dukcapil, bukan DPT ganda yang berujung pada potensi kecurangan.

"Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan, tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya," tutur dia.

Komisioner KPU Viryan Aziz. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Lebih lanjut, Viryan menyebut KPU memang mencatat ada potensi DPT Ganda. Namun jumlahnya tak sampai yang disebut BPN, melainkan sekitar 775 ribu.

"Selama kita temukan itu ganda, pasti kami akan coret," tegas Viryan.

BPN Prabowo-Sandi telah melaporkan temuan 17,5 juta data pemilih mencurigakan dalam DPT Pemiku 2019. Temuan itu didapat setelah menyisir DPTHP2 yang terbit 15 Desember 2018.

BPN mencatat ada 17.553.708 data pemilih mencurigakan. Rinciannya, ada 9.817.003 pemilih tercatat lahir pada tanggal 1 Juli, 5.377.401 lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 lahir di 1 Januari. Padahal rata-rata di hari lain adalah 520 ribu orang.

"Hari ini kami akan menetapkan sampling titik-titik, daerah-daerah, nama-nama yang akan ditelusuri di bawah. Nanti seminggu ke depan kita akan sama-sama turun ke bawah," ujar Jurkam BPN Prabowo-Sandi, Riza Patria, saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (11/3).

(dhf/gil)

Let's block ads! (Why?)