Bangladesh Tak Mampu Lagi Terima Pengungsi Rohingya

Jakarta, CNN Indonesia -- Bangladesh menyatakan mereka tidak mampu lagi menerima pengungsi dari Myanmar. Mereka menyatakan krisis Rohingya dan proses pemulangannya yang tersendat membuat mereka kerepotan.

"Pada kesempatan kali ini, dengan menyesal saya memberi tahu dewan bahwa Bangladesh tidak lagi mampu menampung lebih banyak orang Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Bangladesh, Shahidul Haque, dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti dilansir AFP, Jumat (1/2).

Bangladesh dan Myanmar memang setuju untuk memulangkan kembali sejumlah etnis Rohingya. Namun, PBB berkeras keselamatan Rohingya harus menjadi jaminan utama sebelum mereka dikembalikan.

"Apakah Bangladesh bertanggung jawab akibat bersikap reponsif dan menyampaikan empati kami kepada kaum minoritas yang dianiaya di negara tetangga?' tanya Menlu Bangladesh.

Sekitar 740 ribu Muslim Rohingya tinggal di kamp-kamp pengungsian di perbatasan di Bangladesh, setelah mereka diusir dari tempat tinggalnya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Eksodus itu terjadi setelah aparat dan kelompok Buddha radikal di Myanmar memburu mereka pada 2017, dengan dalih menumpas gerakan bersenjata Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA). Namun, menurut PBB operasi itu sama saja dengan pembersihan etnis dan pembantaian.

Setelah melakukan perjalanan ke Myanmar sebanyak lima kali, utusan PBB Christine Schraner Burgener menyatakan proses pemulangan ratusan ribu warga Rohingya kembali ke kampung halaman mereka. Di sisi lain, pemilihan umum Myanmar tahun depan juga bisa berdampak buruk terhadap etnis Rohingya jika kelompok ultra nasionalis kembali mempropagandakan persoalan itu.

Diplomat Swiss yang diangkat pada April sebagai utusan PBB mengatakan Myanmar tidak memberi akses badan-badan PBB untuk membantu persiapan pengembalian etnis Rohingya.

Duta Besar Myanmar untuk PBB, Hau Do Suan, berkeras pemerintahnya telah mengambil langkah pemulangan Rohingya dan meminta agar yang lainnya bersabar. Namun, dia beralasan hal itu tidak mudah.

"Ada hambatan fisik dan psikologis yang besar dalam upaya mengembalikan para pengungsi. Butuh waktu dan kesabaran serta keberanian untuk membangun kepercayaan di antara berbagai komunitas di Rakhine," ujar Hau.

China, yang memiliki hubungan dekat dengan junta militer Myanmar berkeras bantuan pembangunan dapat membantu meredakan ketegangan di Rakhine. Namun, mereka menolak campur tangan DK PBB dalam menangani krisis pengungsi.

"Pencarian solusi atas permasalahan ini tergantung pada kedua negara," kata Wakil Duta Besar China untuk PBB, Wu Haitao.

Desember lalu, Inggris mengedarkan rancangan resolusi yang akan memaksa Myanmar untuk menjabarkan strategi untuk mengatasi krisis Rohingya. Namun, China mengancam akan memveto tindakan itu.

"Kami sangat kecewa bahwa tidak ada kemajuan dalam proses pengembalian pengungsi," kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Karen Pierce.

"Apa yang telah dilakukan terhadap Muslim Rohingya dan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan sejauh ini benar-benar menandakan peristiwa ini sebagai salah satu yang paling mengerikan pada abad ini," kata Pierce.

Yang dikhawatirkan adalah ketika kampanye dalam pemilihan umum Myanmar semakin memancing sentimen masyarakat. Padahal mereka masih berjuang dalam transisi pemerintahan demokratis setelah 50 dipimpin militer.

Pemimpin sipil de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang habis dikritik karena gagal membela Rohingya saat ini berusaha untuk mengkonsolidasikan posisinya menjelang pemilu 2020.

(syf/ayp)

Let's block ads! (Why?)