Cari Cuan, BPKH Prioritaskan 'Parkir Duit' di Arab Saudi

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memilih memarkirkan duit dalam bentuk investasi di Arab Saudi ketimbang di Indonesia. Sebab, BPKH ingin mencari cuan investasi berbasis dolar AS maupun riyal Arab Saudi.

"Prioritas kami (investasi) di Arab Saudi, tetapi kerja sama dengan macam-macam, bisa dengan institusi dalam negeri. Institusinya bisa dalam negeri, tapi objek investasinya itu di Arab Saudi," tutur Kepala BPKH Anggita Abimanyu usai menghadiri Milad Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Jakarta, Rabu (6/3).

Pasalnya, ia menilai investasi di Arab Saudi risikonya relatif rendah dan memberi jaminan pasar, dalam hal ini jemaah haji dan umroh dari Indonesia. Di saat yang bersamaan, BPKH juga bisa memberikan pelayanan kepada jemaah saat menjalankan ibadah di Tanah Suci.

"Kalau kami bikin kitchen (dapur katering), tukang masaknya orang Indonesia, pembelinya juga orang Indonesia. Permintaannya cukup besar, sehingga kami berani berinvestasi," katanya.

Sesuai ketentuan, BPKH dapat mengalokasikan 20 persen dari dana kelolaannya untuk investasi langsung. Namun, Anggito tidak ingin terburu-terburu untuk menghabiskan alokasi tersebut.

Anggito ingin investasi dilakukan secara hati-hati, aman, berbasis syariah, transparan dan memberikan manfaat optimal kepada jemaah. Hal itu sesuai mandat yang diberikan kepada BPKH.

Saat ini, lanjut Anggito, BPKH sudah dalam tahap negosiasi akhir untuk menanamkan investasi di bisnis dapur katering dan bus transportasi di Arab Saudi.

Di bisnis dapur katering, BPKH bermitra dengan unit Kementerian Agama Arab Saudi. Sementara, untuk bisnis transportasi, BPKH menggandeng mitra perusahaan lokal. "Insyaallah, selesai (negosiasi) Ramadhan ini," terang dia.

BPKH sebenarnya juga melirik bisnis hotel, terutama yang terletak di Madinah, Arab Saudi. Kendati demikian, bisnis hotel di Arab Saudi cukup berisiko karena penuh ketidakpastian salah satunya dalam hal regulasi.

"Banyak hotel-hotel dibangun, tiba-tiba listriknya dimatikan, izinnya dicabut. Banyak bisnis-bisnis yang sebetulnya bagus, prospektus, tetapi menjadi tidak pasti karena regulasi itu tidak ada yang memberikan kepastian," imbuhnya.

Karenanya, BPKH bermitra dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) dan pemerintah Arab Saudi untuk membuka jalan masuk ke bisnis hotel di Arab Saudi. Nantinya, BPKH harus menggandeng mitra lokal untuk bisa berinvestasi di bisnis hotel karena warga asing tidak bisa memiliki properti di Arab Saudi.

"Untuk hotel masih agak lama karena harus dievaluasi kepemilikan, kontraknya," ucapnya.

Saat ini, Anggito mengungkapkan dana kelolaan BPKH mencapai Rp113 triliun, di mana separuhnya disimpan dalam bentuk deposito. Sementara sebagian sisanya ditempatkan dalam bentuk investasi surat berharga.

"Sampai akhir tahun kami targetkan (dana kelolaan) bisa meningkat menjadi Rp121 triliun," tandasnya.

(sfr/bir)

Let's block ads! (Why?)