Pebisnis Jawab Prabowo Soal Hapus Outsourcing: Tidak Mungkin

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengusaha menilai keinginan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk menghapus sistem pekerja alih daya (outsourcing) tidak mungkin direalisasikan. Pasalnya, tidak semua pekerjaan bisa dikategorikan sebagai inti usaha sehingga dibutuhkan sistem outsourcing.

"Hal yang perlu dilakukan adalah meregulasi sistem outsourcing itu supaya tidak merugikan dua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja. Namun, menghilangkan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana kepada CNNIndonesia.com.

Danang mengungkapkan praktik outsourcing lazim dilakukan, tidak hanya oleh perusahaan di Indonesia tetapi di dunia. Terlebih, kemunculan era industri 4.0 meningkatkan potensi pekerjaan paruh waktu (part time). Menurutnya, skema pekerja part time lebih mudah menggunakan sistem outsourcing karena tidak mungkin dilakukan lewat mekanisme pegawai tetap.

"Misalnya industri e-commerce, dia tidak butuh pegawai tetap karena tidak perlu kerja terus menerus di korporasi selama 8 jam. Ini akan menjadi sebuah kecenderungan global," imbuhnya.

Alih-alih menghapus sistem outsourcing, Danang justru menekankan perlunya peningkatan kesejahteraan pekerja outsourcing. Upaya ini telah diinisiasi oleh pemerintah dengan mewajibkan perusahaan penyedia tenaga outsourcing untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Ke depan, pekerjaan pemerintah adalah mempermudah sistem keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja outsourcing. Pemerintah harus memastikan jaminan sosial pekerja outsourcing tidak terpotong, meskipun berpindah tempat. Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan kemudahan administrasi jaminan kepada perusahaan penyedia oursourcing.

"Ini tantangan ke depan bagaimana mengatur kemudahan itu dan memperbaiki sistemnya, bukan menghapusnya," kata Danang.

Menurut dia, penghapusan sistem outsourcing justru akan menjadi beban negara. Pasalnya, sistem outsourcing akan memberi kesempatan bagi lulusan baru yang belum memiliki pengalaman kerja maupun pekerja dengan keterampilan rendah (unskilled labor). Sistem outsourcing juga memberi tambahan lapangan kerja ketika lapangan kerja tidak mampu menampung angkatan kerja.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit meragukan jika rencana penghapusan sistem outsourcing mampu menyelesaikan masalah ketenagakerjaan Indonesia. Sebab, masalah utama ketenagakerjaan saat ini adalah kurangnya lapangan kerja.

"Persoalan mendasar yang kita hadapi adalah memberikan pekerjaan kepada sebanyak mungkin masyarakat, sehingga jangan membuat kebijakan yang sepotong-sepotong dan populis. Harus betul-betul dianlisa efek kepada pencipataan lapangan kerja," ujarnya.

Ia menilai kebijakan itu justru berpotensi menimbulkan bahaya kepada iklim investasi di Indonesia. Apalagi, lanjutnya, tren dunia kerja secara global memunculkan pekerja yang memilih kerja part time, dimana pekerja part time tersebut kebanyakan menggunakan sistem outsourcing. Dengan demikian, mau tidak mau Indonesia harus menyesuaikan tren dunia kerja tersebut agar mampu bersaing dengan negara lain.

"Jadi dengan perkembangan dunia online kondisi ketenagakerjaan malah harus direformasi untuk menampung semua kegiatan itu," katanya.

Oleh sebab itu, ia menilai sebaiknya kedua pasangan calon mampu bersaing secara sehat dengan menawarkan program pengembangan ketrampilan tenaga kerja Indonesia. Lewat ketrampilan yang mumpuni, tenaga kerja Indonesia akan memiliki daya saing tinggi. Selain itu, dengan menyediakan tenaga kerja yang terampil, maka lebih menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Tenaga kerja itu dinilai dari kompetensinya, jadi bukan dengan kebijakan sepotong-potong, yang kelihatannya populer tetapi nanti malah tidak menyelesaikan masalah," tuturnya.

[Gambas:Video CNN] (ulf/lav)

Let's block ads! (Why?)