Kementerian Keuangan membantah bila program penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM dan korporasi hanya akan menguntungkan perbankan. Justru, program ini bakal membantu para pelaku usaha di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona atau covid-19.
"Justru target utama ialah bantu pelaku usaha. Di kondisi normal tanpa penjaminan ketika mereka ajukan kredit ke bank, bank akan hati-hati, dan tidak yakin berikan kredit," terang Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman dalam diskusi virtual, Kamis (6/8).
Tidak hanya menjamin kredit tetap lancar dari bank ke dunia usaha, program ini juga bertujuan meringankan beban pelaku usaha terhadap pengeluaran tambahan untuk biaya penjaminan.
Pada kondisi normal, pelaku usaha biasanya harus mengeluarkan biaya penjaminan sendiri, namun melalui program pemerintah, biaya akan ditanggung oleh pemerintah dan bank.
Pada kredit untuk UMKM, rasio biaya penjaminan sebesar 60:40. Dengan rasio itu, pemerintah menanggung biaya penjaminan sebesar 60 persen dan bank 40 persen.
Penjaminan diberikan untuk pengajuan kredit modal kerja dengan nilai maksimal Rp10 miliar. Sementara, untuk penjaminan kredit kepada korporasi, rasio yang digunakan sebesar 60:40 dan 80:20 untuk pengajuan kredit Rp10 miliar sampai Rp1 triliun.
Rasio penjaminan 60:40 diberikan kepada seluruh sektor. Sedangkan rasio 80:20 diberikan untuk penjaminan kredit modal kerja bagi korporasi di sektor usaha prioritas, misalnya pariwisata, tekstil, otomotif, elektronik, produk kayu, hingga alas kaki.
"Kalau penjaminannya bukan dari pemerintah biasanya rate cost-nya lebih tinggi, tapi sekarang jadi ada. Bank jadi lebih confidence (percaya diri), kalau ada apa-apa, itu dijamin pemerintah," imbuhnya.
Lebih lanjut, Luky mengklaim berbagai program stimulus dari pemerintah ini cukup diapresiasi oleh banyak pihak, termasuk para lembaga pemeringkat (rating agency).
Begitu pula dengan skema pembagian beban (burden sharing) pemenuhan dana penanganan dampak pandemi corona dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan Bank Indonesia (BI).
"Kami yakinkan investor, para pemegang bonds, dan rating agency seperti Moody's, Fitch, dan lainnya bahwa konsep ini aman. Indonesia dengan defisit anggaran dan rasio utang yang terjaga diapresiasi bahwa Indonesia tidak asal-asalan atau ugal-ugalan untuk lakukan ini. Reputasi kami masih prudent (hati-hati)," tuturnya.
Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp100 triliun untuk program penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM dan korporasi sampai 2021. Saat ini, realisasi penjaminan kredit sudah mencapai Rp630 miliar per 6 Agustus 2020.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program ini telah dipersiapkan secara matang, termasuk untuk mencegah moral hazard.
"Ini agar kami mampu memberikan stimulasi tapi ada pencegahan moral hazard, meskipun sebagian besar risikonya diambil pemerintah melalui penjaminan tersebut," kata Sri Mulyani.
(uli/bir)https://ift.tt/2XzB2wb
August 07, 2020 at 08:18AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Anak Buah Sri Mulyani Bantah Penjaminan Kredit Untungkan Bank"
Posting Komentar