Pemprov DKI Bakal Kaji Usulan MRT Gratis

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengkaji usul Komisi B DPRD DKI yang perihal menggratiskan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) bagi warga Jakarta.

Pelaksana tugas Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta M Abas menyatakan usul itu harus diikuti dengan teknologi tinggi, misalnya pada kartu elektronik yang menjadi tiket untuk menaiki MRT.

"Apakah di kajian itu juga melihat kepada statusnya, kita lihat dulu. Mudah-mudahan pada saat saya tap-in, ketahuan (warga DKI)," kata Abas di DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/3).

Sebagai pengguna KRL, Abas menyatakan belum ada teknologi yang menunjukkan domisili seseorang saat menggunakan transportasi publik. Dia pun berharap agar ada nantinya teknologi yang benar dan bisa membaca identitas secara terintegrasi dengan transportasi.

"Tapi saya kan pengguna KRL juga, begitu tap-in enggak tahu (KTP mana). Tapi, mudah-mudahan studinya ada. Kita bisa pilah. Paling tidak sih kita berasumsi untuk jadi proyeksi ke depannya," kata Abas.

Selain itu, Abas juga mengingatkan penggratisan MRT harus tetap diawali dengan penetapan tarif dari moda tersebut. Ia pun mencontohkan Transjakarta yang menetapkan tarif Rp3500, maka dari angka itu bisa ditentukan subsidi yang bakal diberikan.

"Gratis atau tidak gratis itu kebijakan lain tetapi dalam penetapan tarif harus. Nilainya kan bila ada variabel a+b=c, a dan b tidak diketahuinya dapat c-nya enggak? gampang nya seperti itu," kata Abas.

Selain menggratiskan tarif, DPRD DKI juga meminta agar MRT menghilangkan perhitungan penyusutan dan keuntungan. Dana penyusutan ini dimaksudkan untuk dana pengembangan MRT ke depan.

Mengenai usulan ini, Abas mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji dengan tim tarif di DKI.

"Nanti biar temen-teman kita tim tarif, ada juga ada saya kan biro perekonomian sebagai sekretaris, ada juga Dishub, MRT dan LRT kita coba simulasikan," katanya.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan tarif perjalanan MRT Jakarta fase pertama sebesar Rp10 ribu per 10 kilometer. Dengan tarif tersebut, Pemprov DKI Jakarta harus menanggung subsidi mencapai Rp571 miliar per tahun untuk seluruh biaya operasional MRT Jakarta.

Saat ini, masa uji coba publik tengah dilangsungkan. Uji coba dimulai pada 12 Maret lalu hingga 24 Maret mendatang. Setelah itu, pada 24-31 Maret 2019, MRT Jakarta akan resmi beroperasi dengan kemungkinan bebas tarif perjalanan alias gratis. MRT Jakarta baru beroperasi secara komersial pada 1 April 2019.

(ctr/kid)

Let's block ads! (Why?)