Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan tarif perjalanan belum diumumkan karena masih menunggu keputusan dari Pemprov DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD DKI Jakarta. Namun, usulan tarif yang sudah mencuat ke publik sebesar Rp10 ribu per 10 kilometer (km).
"Kami masih menunggu keputusan Pemprov dan DPRD, persoalan tarif bukan wewenang kami," ucapnya, Selasa (12/3).
Sementara, pembahasan terakhir di tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masalah tarif juga masih buntu. Pasalnya, DPRD DKI Jakarta justru menolak usulan tarif tersebut.
Penolakan salah satunya datang dari Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso. Menurut Santoso, usulan tarif tersebut membuat beban subsidi yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup berat.
Hitung-hitungannya jika usulan diterima, nilai subsidi yang harus ditanggung APBD DKI Jakarta bisa mencapai Rp21 ribu per penumpang. Dengan jumlah tersebut, subsidi kumulatif yang harus ditanggung Pemprov DKI Jakarta dari total biaya operasional mencapai Rp672 miliar per tahun.
Menurutnya, jumlah subsidi tersebut cukup memberatkan APBD DKI Jakarta. Pasalnya, di saat bersamaan keuangan daerah juga harus menanggung beban subsidi untuk Transjakarta yang besarannya mencapai Rp3,2 triliun pada tahun lalu.
Kemudian, hitung-hitungan beban subsidi LRT bila nanti sudah beroperasi mencapai Rp327 miliar. "Idealnya itu jangan terlalu jomplang dengan tarif yang dibebankan oleh masyarakat terhadap subsidi itu," ujar Santoso.
Atas perhitungan tersebut itulah, DPRD DKI Jakarta belum juga memberi restu soal tarif perjalanan MRT Jakarta dan subsidi kepada Pemprov. Padahal, persoalan tarif perjalanan menjadi penentu bagi minat masyarakat untuk menggunakan MRT Jakarta.
Rosmaya (28) misalnya. Perempuan yang bekerja di sebuah perbankan swasta itu mengaku masih belum tahu apakah akan menjadi pengguna setia MRT Jakarta atau tidak meski rute pembangunan fase pertama; Lebak Bulus menuju Bundaran Hotel Indonesia cukup membantu pekerjaannya.
Pasalnya, ia tinggal di daerah Pondok Cabe yang jaraknya tak terlalu jauh dari Stasiun Lebak Bulus dan kantornya yang berada di daerah Dukuh Atas. "Tapi tarif yang belum pasti ini membuat saya belum bisa hitung-hitung, apakah bisa lebih murah atau tidak, apakah akan pakai MRT nantinya atau tidak. Harapannya sih bisa di bawah Rp10 ribu," katanya kepada CNNIndonesia.com baru-baru ini.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai wajar harapan tersebut dilontarkan Rosmaya. Menurutnya, persoalan tarif memang menjadi kunci bagi bisnis MRT Jakarta ke depan.
Hal ini tak bisa dilepaskan dari preferensi masyarakat Indonesia terhadap transportasi umum, di mana kepastian tarif perjalanan menjadi hal yang paling utama. Tengoklah persoalan anjloknya Kereta Rel Listrik (KRL) Jakarta Kota-Bogor beberapa hari lalu.
Eko bilang beberapa waktu lalu masyarakat sempat dikhawatirkan oleh kecelakaan tersebut. Tapi, kekhawatiran masyarakat sirna dengan cepat ketika KRL sudah bisa digunakan lagi dan jadwal perjalanan kembali normal.
"Semua ini karena masyarakat sudah sangat bergantung dengan KRL yang tarifnya relatif murah sekali. Maka tak heran, walau harus berdesak-desakan ketika jam sibuk, masyarakat tetap akan menggunakan KRL karena memang murah tarifnya," tuturnya.
Senada, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna juga melihat dengan kacamata yang sama. Menurutnya, tarif menjadi komponen utama yang paling dipertimbangkan masyarakat untuk memilih moda transportasi. Setelah tarif, kelengkapan sarana dan prasarana, organisasi, dan kemampuan finansial pribadi baru menjadi pertimbangan lain untuk memilih moda transportasi.
"Untuk memutuskan mau atau tidak naik MRT Jakarta, masyarakat pasti bandingkan dulu, apakah lebih mudah dan murah dari Gojek dan Grab, yang online-online itu misalnya," ungkapnya.
Baik Eko maupuan Yayat memang mengakui tidak memiliki hitungan pasti terkait berapa tarif perjalanan ideal yang seharusnya diterapkan untuk pengguna MRT Jakarta. Namun, keduanya sepakat formula tarif harus segera dipecahkan dan diumumkan kepada masyarakat.
Menurut mereka, tarif menjadi kunci penting bagi laku atau tidaknya MRT Jakarta ke depan. Yayat menilai tarif menjadi kunci kesuksesan MRT Jakarta ke depan karena menjadi faktor penentu terhadap keberhasilan menggaet masyarakat menjadi penumpang moda transportasi itu.
Bila tarif terjangkau, jumlah penumpang akan melejit sehingga target okupansi 285 ribu penumpang per hari bisa dicapai. Raihan jumlah penumpang yang tinggi tentu akan membuat penerimaan perusahaan dari tarif cukup memuaskan, meski tak akan pernah cukup untuk membalikkan modal yang mencapai Rp16 triliun, apalagi berhasil menyulapnya menjadi laba.
Sebab, biaya yang dibutuhkan untuk operasional tentu tak sedikit. Namun setidaknya, tarif yang mampu menarik masyarakat jadi pengguna MRT Jakarta bisa menjadi modal jualan perusahaan. Jumlah penumpang yang tinggi, tentu menarik untuk ditawarkan kepada perusahaan yang mau membuka gerai di stasiun.
Selain itu, jumlah penumpang yang tinggi bisa pula menjadi modal untuk menarik pihak-pihak yang berbisnis di luar stasiun, misalnya pengembang kawasan perkantoran dan perumahan. Para pengembang bisa memanfaatkan akses MRT sebagai strategi pemasaran mereka.
"Bahkan tidak jarang akan ada pihak-pihak yang mau MRT jadi branding mereka. Misalnya BNI City di kereta bandara. Jadi nanti ada nama stasiun yang pakai nama perusahaan, itu ada nilai kontraknya, jadi pemasukan juga," terangnya.
Menurutnya, tak ada salahnya bila operasional bergantung pada subsidi dari Pemprov. Sebab, pemerintah nantinya bisa ikut menikmati keuntungan dari lakunya MRT Jakarta.
Ia menjelaskan tarif ideal dan perjalanan yang cepat dari MRT Jakarta bisa membuat masyarakat lebih produktif. Produktivitas yang bertambah kemudian, bukan tidak mungkin membuat penghasilan masyarakat meningkat. Sebab, masyarakat punya waktu lebih untuk mengerjakan kegiatan atau pekerjaan lain yang menghasilkan.
Lebih lanjut, penghasilan yang meningkat tentu bisa membuat pajak yang dipungut pemerintah daerah dan pusat bertambah. Hasilnya, penerimaan pajak bisa digunakan untuk menambal subsidi yang diberikan dan membangun perekonomian.
"Jadi secara tidak langsung, subsidi jadi insentif untuk dorong penerimaan," imbuhnya.
Sementara Yayat menilai subsidi memang mau tidak mau tetap harus ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun ada baiknya, besaran subsidi diperhitungkan dengan matang. Pasalnya, pemerintah juga masih menanggung subsidi untuk Transjakarta. Belum lagi, akan menanggung subsidi LRT ketika sudah beroperasi nanti.
"Misal subsidi MRT Rp600 miliaran, LRT Rp300 miliaran, Transjakarta Rp3 triliunan, itu total harus ada alokasi sekitar Rp4 triliun. APBD sih cukup memang, tapi tetap harus dicari juga sumber-sumber penerimaan baru untuk APBD," katanya.
Integrasi
Selain subsidi, Yayat mengatakan perlu ada cara lain agar tarif MRT bisa ideal dan jumlah penumpang bisa tinggi. Caranya dengan mengupayakan integrasi dengan moda transportasi lain.
Integrasi diperlukan karena pembangunan MRT Jakarta masih terbatas fase pertama: Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. Meski, titik-titik yang dilewati sebenarnya cukup tepat sasaran, namun, akses menuju masing-masing stasiun harus dibuat integrasinya dengan moda transportasi yang bisa mengantarkan calon penumpang ke MRT.
"Perlu dipikirkan agar angkot di pinggiran bisa masuk ke dekat stasiun MRT, lalu Transjakarta juga, sehingga mereka bisa 'mengumpan' penumpang bagi MRT. Termasuk bagi ojek online," ucapnya.
Integrasi lain, misalnya dengan mengupayakan angkutan penghubung khusus dari suatu kawasan pemukiman bisa terhubung ke stasiun.
"Misalnya ada kerja sama shuttle dari kawasan perumahan BSD, Tangerang Selatan yang masih cukup dekat ke Lebak Bulus. Jadi pemukimannya di BSD, Tangerang Selatan, tapi masyarakatnya tetap pakai MRT," pungkasnya.
https://ift.tt/2EWcvqY
March 13, 2019 at 12:31AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Perlu Racik Strategi agar MRT Bisa Cepat Dulang Untung"
Posting Komentar