Sengketa Laut China Selatan dan Kabar Poros Maritim Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sengketa wilayah di Laut China Selatan dan masalah perbatasan, serta kabar gagasan Poros Maritim Dunia diperkirakan bakal jadi objek debat capres paling hangat pada Sabtu (30/3) malam.

Kubu petahana dianggap cukup proaktif dalam menjaga kepentingan di Laut China Selatan. Meski demikian kubu oposisi disebut masih punya ruang menunjukkan gagasan tandingan yang segar kepada publik.

Konflik Laut China Selatan sendiri tak melibatkan Indonesia secara langsung. Konflik itu terjadi antara sejumlah negara seperti China, Taiwan, Filipina, Malaysia, Vietnam yang saling mengklaim pulau-pulau kecil di kawasan Laut China Selatan.

Yang harus diwaspadai Indonesia adalah klaim China atas perairan Natuna yang mereka anggap sebagai hak historisnya. Serta ekses konflik negara-negara tersebut.

Muhammad Arif, peneliti dari The Habibie Center, menyebut kebijakan petahana Joko Widodo dalam membangun satuan terintegrasi TNI di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, sebagai hal positif.

Meski belum sempurna, ia melihat langkah tersebut patut diapresiasi.

"Saya pikir itu patut diapresiasi karena memberikan atensi di perbatasan khususnya di Natuna," kata Arif saat dihubungi via telepon pada Kamis (28/3).

Kendati demikian, Arif mempertanyakan komitmen Jokowi dalam menciptakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Poros Maritim Dunia berfokus pada lima pilar utama. Di antaranya adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.

Poros Maritim ala Jokowi juga memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Selain itu, Indonesia lewat konsep Poros Maritim Dunia aktif dalam diplomasi terkait persoalan maritim seperti penanganan sumber konflik pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan lainnya.

Pilar terakhir Poros Maritim Dunia ala Jokowi adalah membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Arif berpandangan aspek maritim domestik sudah menunjukkan sejumlah kemajuan. Hanya saja hal yang sama tak tampak dalam langkah-langkah politik luar negeri Indonesia.

Arif menyebutnya jalan di tempat.

"Bahkan beberapa tahun terakhir diskusi poros maritim dunia dalam konteks kebijakan luar negeri cenderung menghilang. Jadi gimana kabarnya poros maritim dunia? Apakah masih relevan dengan kondisi dunia?" jelas Arif.

Sebaliknya, Arif mencermati kubu Prabowo belum banyak melontarkan narasi pentingnya Laut China Selatan bagi Indonesia.

Jika merujuk pada komitmen Prabowo-Sandi yang tertuang dalam lembar visi-misi mereka, memang tidak ditemukan nama Laut Cina Selatan secara eksplisit.

Akan tetapi di dalamnya tertulis bahwa Prabowo-Sandi berkomitmen memperkuat strategi diplomasi maritim dalam rangka keamanan Indonesia dan mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim dalam skema good neighbor policy.

"Yang kita tunggu kan narasi Pak Prabowo yang kita belum tahu mengenai ini," imbuh Arif.

Peneliti Center for Strategic International Studies (CSIS) Evan Laksmana menambahkan bahwa ada sejumlah isu maritim yang penting untuk dibawa ke panggung debat nanti, terutama Laut China Selatan.

Namun ada juga isu yang menurutnya tidak substansial tapi berpotensi untuk dibahas seperti pengelolaan pulau oleh warga asing.

Dengan sejumlah program yang sudah dilakoni oleh petahana dan minimnya terobosan dari kubu penantang, ia menyebut Jokowi lebih siap dalam isu maritim internasional.

"Suka tidak suka, kubu petahana cukup solid di isu itu," ucap Evan. (bin/wis)

Let's block ads! (Why?)