Gerindra Minta DPR Pikir Ulang Pembahasan RUU HIP

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan seharusnya DPR mempertimbangkan ulang untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kini masih banyak mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.

Rencana DPR membahas RUU HIP menjadi polemik di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menolak DPR untuk melanjutkan pembahasan tersebut.

"Ketika kemudian persoalan-persoalan ini masih belum ditanggap secara utuh, saya kira ada baiknya kita renungkan kembali kita pikirkan kembali apakah patut diteruskan apa tidak," kata Muzani saat ditemui di kediaman Rachmawati Soekarnoputri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6).

Penolakan RUU HIP ini datang dari berbagai kalangan masyarakat. Sejumlah ormas keagamaan bahkan sejak awal terang-terangan menolak RUU HIP.

Salah satu ormas yang menolak yakni FPI. Ormas Islam besutan Rizieq Shihab itu menyatakan menolak RUU HIP karena tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme.

Penolakan semakin menguat saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan maklumat pada 12 Juni 2020. MUI menolak keberadaan RUU HIP karena dinilai mendegradasi Pancasila menjadi Ekasila.

Dalam pasal 6 ayat (1), RUU HIP menyebut ada tiga ciri pokok Pancasila yang bernama Trisila, yaitu ketuhanan, nasionalisme, dan gotong-royong. Lalu pada ayat (2), Trisila dikristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong.

Mengenai penolakan itu, Wakil Ketua MPR itu melihat sebagai bentuk proses demokrasi yang sehat. Menurut dia, DPR akan mempertimbangkan berbagai masukan mengenai RUU HIP.

Terkait sikap Partai Gerindra mengenai polemik RUU HIP, Muzani masih belum mau bicara banyak. Ia menyebut, saat ini partainya masih mengkaji lebih lanjut mengenai RUU HIP.

"Bagi Gerindra kita akan kaji kembali beberapa hal-hal yang menjadi pandangan dari berbagai unsur masyarakat," tuturnya.

(dmi/mik)

[Gambas:Video CNN]

Let's block ads! (Why?)