La Nyalla soal Booster Non-nakes: Pejabat Harus Jadi Teladan

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengatakan vaksin Covid-19 dosis ketiga (booster) bagi pihak selain tenaga kesehatan (nakes) telah melukai perasaan masyarakat. Dia mengatakan para pejabat seharusnya menjadi teladan terkait booster ini.

Senator asal Jawa Timur ini meminta pihak-pihak di luar non-nakes agar tidak menerima suntikan booster. Menurutnya, nakes membutuhkan booster karena menjadi pihak yang memiliki risiko tinggi penularan virus Corona.

"Selain melanggar ketentuan, pemberian booster kepada non-nakes melukai perasaan rakyat, khususnya bagi mereka yang belum mendapatkan vaksin," kata La Nyalla melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (26/8).

Dia mengatakan saat ini masih banyak masyarakat yang belum menerima vaksin karena cakupan vaksin belum menjangkau mereka dengan berbagai kendala, termasuk stok yang terbatas. La Nyalla mengatakan booster sementara ini seharusnya diprioritaskan untuk nakes.

Ketentuan mengenai pemberian booster vaksin Covid-19 diatur dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021. Surat Edaran tersebut mengatur vaksinasi dosis ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan dan pendukung kesehatan, di mana saat ini pemerintah mengatur pemberian booster menggunakan vaksin merek Moderna.

"Untuk sekarang belum ada ketentuan booster diberikan kepada siapapun di luar tenaga kesehatan, yang sampai saat ini prosesnya juga masih berjalan. Jadi pemberian vaksin dosis ketiga di luar nakes tidak boleh mengambil jatah rakyat," kata La Nyalla.

Pemerintah pun diminta melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait masalah ini. La Nyalla juga mengharapkan kesadaran semua pihak untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

"Pemerintah harus bisa menertibkan apabila ada penyuntikan booster bagi pihak-pihak di luar tenaga kesehatan. Pejabat juga harus menjadi teladan bagi masyarakat, dengan menunggu giliran apabila ingin mendapatkan booster," ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.

La Nyalla mengingatkan pemerintah daerah maupun penyelenggara vaksinasi lainnya mengenai ketepatan sasaran vaksinasi, apalagi sudah ada pakta integritas mengenai hal ini.

"Kita mendengar banyak daerah mengeluhkan kekosongan stok vaksin. Maka Pemda sebagai pelaksana vaksinasi harus betul-betul bijaksana dalam menentukan sasaran vaksinasi," kata LaNyalla.

Pemberian vaksin Moderna sudah bisa dilakukan untuk umum atau non-nakes. Hanya saja, Moderna untuk umum diberikan khusus bagi yang belum pernah mendapatkan suntikan dosis pertama dan dosis kedua vaksin Covid-19.

Sebelumnya, sejumlah pejabat di antaranya Gubernur Kaltim hingga Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengaku kepada Presiden Joko Widodo bahwa mereka sudah mendapat suntikan dosis ketiga atau vaksin booster Covid-19.

Pengakuan itu terdengar dalam rekaman video kunjungan presiden dan sejumlah pejabat negara ke Kalimantan Timur, Selasa (24/8). Rekaman video itu sempat tersiar di kanal YouTube Sekretariat Presiden, yang kemudian segera dihapus.

Infografis Fakta-fakta Vaksin Nusantara Terawan. (CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi)