Rencana TNI Isi Jabatan Sipil Disebut Terkait Tahun Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Letjen (Purn) Johanes Suryo Prabowo menilai rencana pemerintah melibatkan TNI aktif di sejumlah institusi sipil bukanlah dwifungsi TNI.

Meski demikian Suryo menduga rencana pelibatan itu upaya mengambil hati TNI di tahun politik. 

"Itu bukan hal yang baru, ketika masa sekarang ada tawaran, karena tahun politik, jadi berpikirnya untuk mengambil hati para TNI. Kalau arahnya dwifungsi, tidak," kata Suryo dalam diskusi bertajuk 'Rezim Jokowi Mau Hidupkan Dwifungsi TNI" di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).

Wacana pelibatan militer di institusi sipil dipicu oleh rencana Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuat kebijakan agar perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) TNI masuk ke kementerian/lembaga di Indonesia.

Rencana itu disebut Hadi sebagai solusi atas banyaknya pati dan pamen yang belum mendapat jabatan di struktur TNI.

Hadi mengusulkan revisi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Revisi ini nantinya memungkinkan TNI bisa menduduki kursi birokrat sesuai dengan jumlah pati dan pamen yang nonjob.

Kritik atas rencana itu pun bermunculan. Sejumlah kalangan, terutama aktivis kemanusiaan khawatir rencana itu akan menghidupkan lagi dwifungsi ABRI seperti terjadi di era Orde Baru.

Suryo Prabowo sendiri mengibaratkan rencana pelibatan TNI di institusi sipil sebagai hadiah atau semacam 'permen' bagi para pembela negara ini. Meski demikian dia tidak merinci arti permen yang dia maksud.

"Tapi kalau kasih "permen" itu sangat mungkin," kata Suryo.

Dia pun meminta masyarakat tak takut dengan wacana dwifungsi TNI. Suryo meyakini kawan-kawannya yang masih aktif di TNI tak akan menyalahi semua peraturan yang berlaku.

"Yang pasti adik-adik saya, saya kenal. Pada hakikatnya prajurit itu bukan robot. Di TNI meski tidak tertulis, perintah yang salah tidak wajib dilaksanakan. Jadi enggak usah khawatir. Katakan pimpinan enggak netral, masih banyak yang punya akal sehat," katanya.

TNI telah membantah bangkitnya dwifungsi ABRI seperti ditakutkan sejumlah kalangan. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut isu itu omong kosong.

"Jadi kalau ada informasi yang beredar bahwa dwifungsi mau bangkit lagi, saya katakan itu omong kosong," kata Hadi dalam amanatnya yang dibacakan Inspektur Jenderal TNI Letjen Muhammad Herindra di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/3). (tst/wis)

Let's block ads! (Why?)



https://ift.tt/2TldxGT

March 06, 2019 at 01:59AM

Bagikan Berita Ini

0 Response to "Rencana TNI Isi Jabatan Sipil Disebut Terkait Tahun Politik"

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.