RI Klaim Hemat Impor LPG Rp225 Miliar Berkat Jargas pada 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat penyaluran gas melalui jaringan gas (Jargas) telah menghemat impor Liquified Petroleum Gas (LPG) rata-rata 2.831 ton per bulan atau setara dengan Rp18,8 miliar per bulan.

Dalam perhitungan lebih besar, penghematan impor LPG mencapai 33.972 ton atau Rp225,6 miliar sepanjang 2018 lalu.

"Niat kami, penggunaan Jargas adalah dalam rangka mengurangi impor LPG karena impor LPG membebani negara," ujar Direktur Gas Bumi BPH Migas Tisnaldi dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/3).

Masifnya penggunaan gas di rumah tangga merupakan hasil konversi penggunaan minyak tanah. Selama ini, jenis gas yang digunakan adalah LPG dalam tabung. Padahal, karakteristik gas di Indonesia tidak bisa langsung dikonversi menjadi LPG. Konsekuensinya, sekitar 70 persen kebutuhan LPG di Indonesia masih dipasok dari luar negeri.

Alhasil, setiap tahun pemerintah harus mengalokasikan subsidi LPG agar harganya terjangkau. Tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalokasikan subsidi BBM dan LPG hingga Rp100,65 triliun. Khusus untuk LPG, kuota pemberian subsidi mencapai 6,978 juta ton atau naik 7 persen dari realisasi tahun lalu yang mencapai 6,552 juta ton.

Melihat hal tersebut, tak ayal, BPH Migas mendorong percepatan pemasangan sambungan rumah tangga (SR) melalui jaringan gas. Terlebih, Indonesia memiliki banyak sumber gas.

"Gas dari jargas juga bersih, berkesinambungan dan bisa mengalir 24 jam sehingga ibu-ibu rumah tangga tidak perlu keluar rumah saat hujan untuk membeli LPG 3 kg," ujarnya.

Tisnaldi mengungkapkan pembangunan jargas tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Kriteria utamanya daerah harus dekat dengan sumber gas. Selain itu, konsumen di daerah juga terjangkau oleh jaringan distribusi dalam hal ini pipa penyalur gas yang dibangun oleh pemerintah atau badan usaha.

"Kami mencanangkan kota-kota atau kabupaten yang dekat dengan sumber pasokan gas menjadi kota-kota yang bebas LPG karena semua pakai jargas," ujarnya.

Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio menambahkan untuk mempercepat pembangunan jargas, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN tetapi perlu peran serta badan usaha, dalam hal ini PT PGN Tbk.

Maka itu, dalam penetapan harga gas yang disalurkan melalui jargas pemerintah memikirkan aspek keekonomian badan usaha tanpa mengesampingkan daya beli masyarakat. Artinya, pemerintah tidak bisa menetapkan harga gas terlalu mahal bagi konsumen maupun terlalu murah bagi badan usaha.

"Hal yang pasti, harga jual gas melalui jargas pasti di bawah harga jual LPG tabung," ujarnya.

Berdasarkan data BPH Migas, pembangunan jargas hingga 2018 telah mencapai 325.773 SR yang tersebar di 45 kota/kabupaten. Pemerintah menargetkan pembangunan jargas bisa mencapai 4,7 juta SR pada 2025. (sfr/lav)

Let's block ads! (Why?)