Pemerintah Berambisi Optimalkan Bisnis Kurir PT Pos

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana memaksimalkan bisnis layanan kurir PT Pos Indonesia (Persero) sebagai upaya untuk memulihkan kinerja keuangan perseroan.

Dalam beberapa waktu terakhir, kinerja keuangan PT Pos terus tergerus akibat tenggelamnya lini layanan keuangan perseroan.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menilai perseroan membutuhkan transformasi model bisnis dengan menekankan layanan kurir. Transformasi model bisnis juga perlu diterapkan pada entitas anak.

"Pertama kami membuat road map (peta rancangan) transformasi. PT Pos itu yang penting mengubah bisnis modelnya. Selama ini surat, dia harus berubah jadi paket," katanya, Rabu (24/7).

Ia menyatakan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas tidak mempersoalkan jika perseroan membutuhkan suntikan modal dalam rangka transformasi bisnis. Meski demikian, ia belum bisa menaksir kebutuhan itu karena perseroan masih mengantongi laba.

"Mumpung masih laba, kami ubah (model bisnis). Kami kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara regulasi seperti apa, korporasi seperti apa," imbuhnya.

Ditemui dalam kesempatan berbeda, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya siap mendukung transformasi model bisnis PT Pos, terutama dari sisi regulasi. Ia mengaku pernah membicarakan rencana optimalisasi bisnis kurir PT Pos dengan Fajar.

Ia menilai PT Pos seharusnya bisa menangkap peluang pasar dengan berkembangnya bisnis e-commerce. Alasannya, perseroan menjangkau berbagai wilayah.

"Logikanya itu PT Pos punya presensi ribuan kantor di pelosok desa harusnya diberdayakan," katanya.

Dalam pemerintahan, Kominfo memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan penyelenggaraan pos. Secara rinci disebutkan, Kominfo bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, serta penyelenggaraan pos dan informatika.

Selain itu, Kominfo juga bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya, perangkat pos dan informatika, serta penyelenggaraan pos dan informatika.

Kominfo juga memiliki fungsi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, serta penyelenggaraan pos dan informatika.

Direktur Utama PT Pos Gilarsi Wahyu Setijono mengungkapkan bahwa bisnisnya lesu, terutama karena lini layanan keuangan perseroan tenggelam. Peran pembayaran, remitansi, hingga penyaluran dana tergantikan oleh kehadiran bank dan fintech.

Lebih lanjut, pada 2016, pemerintah juga menggaungkan gerakan non tunai ke masyarakat.

Lini bisnis kurir PT Pos juga tak cemerlang lantaran beban penugasan pemerintah. Ia menuturkan perseroan merogoh kocek Rp600 miliar per tahun untuk menalangi kerugian dari penerapan tarif Layanan Pos Universal (LPU). Tarif LPU merupakan penugasan pemerintah kepada perseroan.

[Gambas:Video CNN] (ulf/glh)

Let's block ads! (Why?)