Setiap menjelang 1 Desember, aparat kepolisian mulai sibuk menggelar patroli di sejumlah daerah. Utamanya di Papua.
Begitu pun tahun ini, meski masih dilanda pandemi virus corona (SARS-CoV-2), patroli besar-besaran di Papua gencar dilakukan mendekati 1 Desember.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Polri Awi Setiyono mengatakan, penurunan pasukan kepolisian akan turut menggandeng anggota TNI. Kata dia, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kami bersama TNI yang akan melaksanakan patroli besar terkait dengan mengantisipasi, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," kata Awi di Mabes Polri, Senin (23/11).
Tapi Awi tak merinci apa maksud 'hal-hal yang tidak diinginkan' tersebut. Ia hanya bilang, polisi berupaya membuat situasi keamanan di Bumi Cendrawasih tetap kondusif menjelang 1 Desember.
Pemerintah, melalui Polri dan TNI saban tahun menyiagakan aparat menjelang 1 Desember, tanggal yang disebut-sebut sebagai hari OPM atau Organisasi Papua Merdeka.
"Kami berharap tidak ada yang berusaha melaksanakan acara-acara memperingati 1 Desember, yaitu hari OPM," tutur Awi.
Pernyataan pemerintah mengenai 1 Desember merupakan HUT OPM sempat dibantah Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom tahun lalu.
Justru menurut Sebby, sebutan 1 Desember sebagai HUT OPM merupakan propaganda militer dan polisi Indonesia belaka.
"Tidak ada itu 1 Desember sebagai HUT OPM, itu propaganda militer dan polisi Indonesia untuk menyudutkan perjuangan kami," ungkap Sebby tahun lalu.
Pada tanggal itu 59 tahun silam, bendera Bintang Kejora memang pertama kali berkibar di Kota Hollandia--kini Jayapura. Pada 1 Desember 1967 itu bendera Bintang Kejora terkirai di samping bendera Belanda.
Nyanyian religi 'Hal Tanahku Papua' dijadikan lagu nasional.
Saat itu, Papua Barat merupakan salah satu daerah jajahan Belanda. Sebagaimana Indonesia, kemerdekaan Papua Barat juga diakui oleh Kerajaan Belanda.
Hal ini kemudian membuat Presiden Soekarno geram. Ia kemudian melancarkan operasi Trikora (Tiga Komando Rakyat) pada 19 Desember 1961 yang dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal Soeharto.
Kemudian, pada 1 Mei 1963, Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) menyerahkan administrasi Papua ke Indonesia.
Selanjutnya, pada 1969 digelar Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera. Saat itu, sebanyak 1.025 rakyat Papua terlibat musyawarah untuk menentukan nasib Papua selanjutnya, merdeka atau menjadi bagian dari Indonesia.
Namun kala itu, Pepera menjadi kontroversi.
 Tahanan politik Filep Karma keluar dari Lapas Klas IIA Abepura, Jayapura, Kamis (19/11). (Foto: ANTARA FOTO/Indrayadi TH) |
Salah seorang aktivis Papua, Filep Karma mengungkapkan banyak kejanggalan dari proses penentuan pendapat itu. Kala itu Filep masih berusia 10. Tapi ia dapat banyak cerita dari para tetua.
Filep mengamini bahwa berdasarkan Pepera, Papua tidak merdeka menjadi negara sendiri, melainkan bergabung bersama Indonesia. Namun, paksaan dan intimidasi mewarnai sebelum dan saat Pepera dilaksanakan.
Maka menurut dia, tak aneh bila hasil Pepera lebih banyak yang menyatakan ingin bergabung bersama Indonesia ketimbang merdeka sebagai negara sendiri.
"Pada 1969, akhirnya 1.025 orang dipilih oleh pihak Indonesia untuk 100 persen mendukung integrasi dengan Indonesia. Mereka diancam dan dipaksa memilih Indonesia," ujar Filep beberapa waktu lalu.
(dmi/nma)https://ift.tt/2KVvMPW
December 01, 2020 at 07:15AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "1 Desember, Antara Propaganda dan Upaya Memerdekakan Papua"
Posting Komentar