Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan kepengurusan baru periode 2020-2025 lewat Musyawarah Nasional X MUI yang digelar di Jakarta, 25-27 November 2020.
Dalam Munas X itu, Miftachul Akhyar terpilih sebagai Ketua Umum MUI baru menggantikan posisi Ma'ruf Amin. Sementara Ma'ruf bergabung dengan kepengurusan MUI sebagai ketua dewan pertimbangan.
Selain itu, Munas X MUI juga menunjuk Amirsyah Tambunan sebagai sekretaris jenderal.
Penetapan nama-nama itu seiring dengan terdepaknya beberapa nama dari kepengurusan MUI. Salah satu nama yang tak lagi ada dalam struktur kepengurusan adalah Din Syamsuddin.
Pada periode 2015-2020, Din menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI. Saat itu ia berjajar dengan Ma'ruf Amin yang menjabat ketua umum dan Anwar Abbas yang menjabat sekretaris jenderal.
Selain posisi Ketua Wantim MUI, Din juga pernah menjabat Wakil Ketua MUI pada periode 2005-2010. Bahkan Din pernah didapuk sebagai Ketua Umum MUI pada 2014-2015.
Din sendiri, kini aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Sejak dideklarasikan, KAMI diketahui kerap melontarkan kritik kepada pemerintah.
Tidak hanya nama Din, nama sejumlah tokoh yang kerap berafiliasi dengan aksi 212 seperti Bachtiar Nasir, Yusuf Martak hingga Tengku Zulkarnain juga terdepak dari kepengurusan.
Bachtiar sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI periode 2015-2020.
Ia dikenal sebagai ulama yang berseberangan dengan pemerintah. Namanya mulai dikenal publik luas saat kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016.
Ia saat itu tampil sebagai Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI). Kelompok itu jadi salah satu penggerak Aksi 411 dan Aksi 212.
Nama selanjutnya adalah Tengku Zulkarnain. Ia dikenal sebagai pendakwah yang lantang mengkritik kebijakan pemerintah. Ia juga dekat dengan tokoh-tokoh Aksi 212, seperti Rizieq Shihab.
Di MUI, Zulkarnain sempat menjabat sebagai wakil sekjen pada 2015-2020.
Nama terakhir yang juga terdepak adalah Yusuf Muhammad Martak. Martak tercatat sebagai Bendahara MUI 2015-2020.
Ia dikenal publik sebagai Ketua GNPF Ulama, gerakan penerus GNPF MUI Bachtiar Nasir. GNPF Ulama sering bergabung dengan FPI dan PA 212 dalam sejumlah kegiatan beberapa tahun terakhir.
Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin menduga ada campur tangan pemerintah dalam susunan kepengurusan MUI itu.
Dugaan itu muncul setelah Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga mantan Ketua Umum MUI terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dalam Munas X MUI.
Selain itu, Novel mengatakan, dugaan tersebut juga terlihat dari sejumlah ulama yang terkenal berseberangan dengan pemerintah, namun kini tidak lagi berada dalam jajaran kepengurusan MUI.
Sementara Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dominasi dan kekuatan Ma'ruf Amin di MUI sangat kentara. Hal itu, kata dia, membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut.
"Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma'ruf Amin kan wapres. Tentu pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan," ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).
(yoa/bac)https://ift.tt/2V7o5Il
November 28, 2020 at 08:15AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pembersihan Gerbong 212 di Balik Wajah Baru MUI"
Posting Komentar