Pengamat politik Dinna Prapto Raharja menilai pemberian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah lebih condong pada tujuan meningkatkan popularitas ketimbang fungsi sosial ekonomi.
Dinna mengatakan, bansos sejatinya memiliki tiga fungsi.
Pertama adalah fungsi sosial untuk menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan, kedua fungsi ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat agar perputaran ekonomi berjalan, dan terakhir fungsi politis untuk menunjukkan peran pemerintah.
"Fungsi politik itu biasanya kalau diberi bansos masyarakat lebih percaya pada pemerintah, 'Pemerintah hadir' gitu ya. Secara desain justru bansos ini lebih banyak didominasi oleh fungsi politik, untuk mencari popularitas," kata Dinna dalam webinar 'Polemik Pungli Bansos', Sabtu (31/7).
Dinna mengingatkan program bansos yang mengedepankan fungsi sosial ekonomi seharusnya bisa mengangkat martabat manusia, karena penerima bisa keluar dari kemiskinan dan tak lagi perlu bantuan pemerintah.
"Di dalam bansos itu melekat perspektif kewarganegaraan, prinsip demokrasi, semua orang equal, tidak ada diskriminasi. Artinya memang tujuan bansos itu mengangkat martabat manusia sebagai penerima," tuturnya.
Hal serupa juga disampaikan pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori. Menurutnya bansos saat ini lebih lekat kaitannya dengan aspek politis, terutama saat pandemi Covid-19.
Hal itu semakin didukung dengan temuan foto pejabat pada paket bansos. Khudori mengaku cukup sering menemukan kasus seperti itu di daerah.
"Padahal itu duitnya dari Kemensos di pusat, tapi ada pejabat daerah yang nempel fotonya. Jadi ya memang fungsi politis dalam bansos lebih menonjol," tuturnya.
(mel/vws)https://ift.tt/3idV35V
August 01, 2021 at 05:40AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pengamat: Bansos Sering Dipakai Dongkrak Popularitas"
Posting Komentar