Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap Penasihat Satgas Saber Pungli, Imam Prasodjo menjadi korban pungutan liar (pungli) seorang ketua RW. Imam diminta sejumlah uang ketika mengurus tanah di wilayahnya.
"Saber Pungli dipungli oleh ketua RW, tapi nggak tahu kalau dia Penasihat Saber Pungli," kata Mahfud MD ketika acara Pencanangan DIY Menuju Kabupaten/Kota Bebas dari Pungli di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (24/9).
Imam, kata Mahfud, jadi sasaran pungli ketika mengurus tanah miliknya untuk dijadikan kompleks hijau bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurutnya, lahan Imam yang telah bersertifikat hak milik dipagar tanpa sepengetahuannya.
"Dipagar, diperas oleh kepala RW-nya," ujar mantan Ketua MK itu.
Mahfud mengaku langsung menginstruksikan Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Agung Makbul untuk melakukan inspeksi ke lapangan. Dari inspeksi itu, katanya, pihak RW mengakui meminta sejumlah uang dengan sejumlah alasan.
Menurutnya, kasus ini menjadi bukti bahwa pungli telah berkembang dari yang dilakukan penyelenggara negara di level kementerian, pemerintah daerah, dan kini terjadi di lingkup RW.
Mahfud menegaskan pungli merupakan bagian dari korupsi. Pemerintah lantas membentuk Satgas Saber Pungli melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016.
"Saber Pungli bukan lembaga hukum pemberantasan korupsi, melainkan lembaga yang menitikberatkan upaya pembersihan institusi pemerintah dari kebiasaan langsung melakukan pungutan liar di birokrasi," ujarnya.
43 Ribu Kasus Pungli
Mahfud mengatakan Satgas Saber Pungli telah mengungkap 43 ribu kasus pungli yang terjaring melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejak 2016 lalu. Satgas tersebut kini dipimpin Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryoto.
"Ada 43 ribu lebih (kasus) kita melakukan OTT, kita serahkan yang berwajib untuk ditindak secara hukum," kata Mahfud di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (24/9).
Menurutnya, Satgas Pungli yang melibatkan Kejaksaan Agung hingga pemerintah daerah bertugas mengawasi pelaksanaan tugas-tugas di birokrasi yang berkaitan dengan pelayanan publik agar bebas dari pungutan liar.
"Misalnya dalam mengurus SIM, bayar. Mau ambil kredit ke bank, mau ambil KTP bayar. Mau ngurus PBB, bayar," ujarnya.
"Alhamdulilah kita sudah sangat berkurang pungli itu. Karena ada Saber Pungli yang selalu memata-matai dan menyelidiki," kata Mahfud.
Mahfud berujar saat ini tercatat 15 provinsi se-Indonesia telah membentuk Satgas Saber Pungli. Terbaru, satuan tugas ini dibentuk di DIY.
Ia berharap masyarakat bisa melapor ke satgas tersebut ketika menemukan atau jadi sasaran pungli. Menurutnya, para oknum oknum tetap akan mencari celah memungut biaya di luar ketentuan.
"Karena ini soal moral, ada saja orang cari akal (untuk pungli). Kalau saudara menemukan itu silahkan laporkan ke saber pungli. Saber pungli ada di seluruh Indonesia," ujarnya.
(kum/fra)https://ift.tt/3EMI3gZ
September 25, 2021 at 02:37AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Mahfud Sebut Penasihat Saber Pungli Kena Pungli Ketua RW"
Posting Komentar