DPRD Tagih Kajian Teknis Pemprov DKI soal Subsidi MRT

Jakarta, CNN Indonesia -- Penentuan tarif moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) belum menentukan titik temu antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. DPRD mengklaim hal ini terjadi lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum memberikan kajian lengkap terkait besaran subsidi MRT.

"Kemarin kita tunda karena belum ada kajian lengkap. Masa cuma satu lembar. Itu kajian tarif per kilometer dasarnya apa," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Prabowo Soenirman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/3).

Prabowo menyatakan DPRD DKI butuh alasan akademis dari penetapan tarif MRT. Dari alasan itu, kata dia, DPRD akan memutuskan besaran dana subsidi yang disetujui dan sumber dana yang disertakan.

"Kemarin mereka mengajukan angka sekitar Rp8500 hingga Rp10 ribu per kilometer. Tapi eksekutif belum melengkapi dari semua aspek teknis dan sumber dana juga belum disertakan," jelas dia.

Hal ini didorong DPRD DKI agar tidak ada kesalahan dalam memberikan subisidi. Penempatan Public Service Obligation (PSO), kata dia, harus dipertimbangkan agar tidak tumpang tindih dan tidak salah sasaran.

"Jangan sampai PSO tadi berlebih atau malah kurang nilainya. Jadi kita menghindari itu," terang dia.

Rencananya, peresmian MRT bakal dilakukan pada akhir Maret 2019. Prabowo masih optimistis pembahasan bisa rampung sebelum tenggat waktu yang diberikan.

"Senin atau Selasa kami rapat lagi untuk membahas ini. Saya kira bisa cepat," tutup dia.

Terpisah, Sekretaris Daerah DKI Saefullah menyatakan telah memberikan semua kajian kepada DPRD DKI. Dia juga mengakui telah mengajukan sejumlah angka kepada dewan untuk disetujui.

DPRD Tagih Kajian Teknis Pemprov DKI soal Subsidi MRT

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

"Sudah kita berikan ke dewan kemarin semua. Tapi mungkin dari dewan ada yang kurang. Jadi besok saya akan ke sana lagi mengecek dan memastikan itu," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/3).

Sebelumnya, Sekretaris Komisi C James Arifin Sianipar menyatakan bahwa penetapan tarif masih dilakukan tahap penggodokan rapat pimpinan gabungan di dewan. Dewan masih membicarakan mengenai subsidi yang bakal disuntikkan ke tarif MRT.

"Itu masalah Public Service Obligation (PSO) yang ada di subsidi. Kalau subsidi kan uangnya rakyat, yang menikmati LRT dan MRT nih, tentunya harus ada kajian mereka," terang James, kemarin.

James mengatakan pihaknya tak ingin lagi kecolongan dalam menentukan PSO seperti Trans Jakarta sebesar Rp3,2 triliun. Angka itu dianggap terlalu besar dengan kebutuhan yang ada. Menurutnya PSO juga harus memperhitungkan angka penumpang yang ditargetkan per hari.

[Gambas:Video CNN]

(ctr/ain)

Let's block ads! (Why?)