TKN Anggap Isu Pelanggaran HAM Prabowo Bukan Topik Utama

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional(TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani menganggap isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam penculikan aktivis pro demokrasi tahun 1998 bukan topik utama dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Arsul mengatakan itu merespon pernyataan keluarga korban penculikan aktivis pro demokrasi tahun 1997-1998 yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) yang menyerukan penolakan untuk memilih Prabowo, Kemarin (13/3).

Arsul menyatakan kubu Jokowi hanya fokus untuk menawarkan visi, misi serta program nyata dari Jokowi-Ma'ruf bila terpilih di Pilpres 2019 mendatang.

"Kalaupun ada lontaran yang terkait dengan dugaan keterlibatannya pak Prabowo di kasus 98, itu tidak menjadi topik utamanya TKN. Karena memang kita lebih fokus pada soal visi misi, agenda konkritnya," kata Arsul saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (14/3).

Sekjen PPP itu menyatakan gaya kampanye timses Jokowi sangat berbeda dengan kubu pasangan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

Ia menilai kubu Prabowo kerap kali menyerang dan menuduh Jokowi secara personal ketimbang menawarkan program yang jelas bagi masyarakat.

"Makanya kita agak beda dengan katakanlah teman-teman yang jadi jubir 02 gitu kan. Isinya cuman personal pak Jokowi, menuduh itu, padahal kami kalau mau banyak melakukan balik, banyak juga," kata dia.

Arsul turut menyinggung soal pernyataan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar yang berbicara soal keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan aktivis 1998.

Arsul menegaskan pihaknya tak pernah meminta Agum untuk menyatakan hal tersebut. Sebab, posisi Agum sendiri bukan merupakan bagian dari struktur TKN Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 kali ini.

"TKN tidak pernah meminta-minta kepada pak Agum untuk bicara soal itu [penculikan aktivis] lagi, tidak pernah, karena memang Pak Agum bukan bagian juga dari TKN ya," kata Arsul.

Agum Gumelar sebelumnya mempertanyakan sikap Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung Prabowo di Pilpres 2019. Agum beralasan SBY tahu rekam jejak Prabowo saat reformasi 1998.

Ketika itu SBY selaku anggota Dewan Kehormatan Perwira disebut Agum ikut menandatangani surat rekomendasi pemberhentian Prabowo dari milter karena terbukti bersalah dalam kasus penculikan aktivis 98.

Arsul menyatakan pernyataan Agum itu dinilainya hanya sebatas sebagai ungkapan warga negara Indonesia yang konsen terhadap isu tersebut.

Ia meyakini bahwa Agum, sebagai mantan elit TNI, pasti mengetahui tentang fakta yang sebenarnya dibalik penculikan aktivis 1998 tersebut. Sehingga, kata dia, ucapan Agum itu sekadar mengingatkan bahwa terdapat sejarah kelam bangsa Indonesia yang masih menjadi misteri sampai saat ini.

"Lagipula saya kira pak Agum bukan yang pertama kali bicara ini, mengingatkan kembali itu ya hak yang wajar sajalah," kata Sekjen PPP itu.
[Gambas:Video CNN] (rzr)

Let's block ads! (Why?)