Chairul Tanjung Ibaratkan Jiwasraya Seperti Virus Baru di RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Chairman CT Corps Chairul Tanjung menyebut persoalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) seperti virus baru di Indonesia. Permasalahan kasus perusahaan asuransi pelat merah tersebut berkembang dan mempengaruhi sektor lain.

"Sekarang Tanah Air dapat virus baru, namanya virus, karena masalah Jiwasraya berkembang menjadi masalah lain," ungkap Chairul dalam acara CNBC: Indonesia Economic Outlook 2020 Rabu (26/2).

Diketahui, Jiwasraya kini sedang mengalami masalah keuangan. Perusahaan terpaksa menunda pembayaran klaim jatuh tempo sebesar Rp802 miliar pada Oktober 2018 lalu.

Catatan Jiwasraya menunjukkan ekuitas perusahaan negatif sebesar Rp10,24 triliun dan defisit sebesar Rp15,83 triliun pada 2018. Kemudian, ekuitas hingga September 2019 tercatat negatif sebesar Rp23,92 triliun. Sementara, Kejaksaan Agung (Kejagung) mencium ada indikasi korupsi dan kolusi di tubuh Jiwasraya. Lembaga itu meramalkan negara merugi hingga Rp17 triliun akibat indikasi korupsi tersebut.

Saat ini, Kejagung masih terus menyelidiki kasus indikasi korupsi di Jiwasraya. Selama penyelidikan, ratusan rekening efek saham pun diblokir.

Beberapa rekening itu diduga berkaitan dengan transaksi saham yang mencurigakan di Jiwasraya. Kejaksaan Agung sejauh ini telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Beberapa aset dari tersangka pun telah disita untuk mengembalikan kerugian negara dan juga dijadikan alat bukti.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya bilang pemerintah berjanji untuk mulai membayar utang klaim nasabah jatuh tempo mulai akhir Maret 2020. Namun begitu, pemerintah belum menentukan opsi apa saja yang akan dilakukan untuk membayar utang klaim itu.

Kendati begitu, Erick tak menampik ada kebutuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membayar utang klaim nasabah dan menyelesaikan masalah keuangan Jiwasraya. Hanya saja, ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai kebutuhan PMN yang mungkin disuntikkan pemerintah untuk Jiwasraya.

"Masih didiskusikan di panja Komisi VI. Nanti kan pasti juga ada panja yang di Komisi VI dan diskusi di komisi XI," pungkas Erick.

[Gambas:Video CNN]

(aud/bir)

Let's block ads! (Why?)