Berat Cungkil Ekonomi dari Ratusan Triliun Dana Corona Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Jokowi menyiapkan dana Rp695,2 triliun untuk penanganan dampak virus corona dan pemulihan ekonomi nasional. Dari dana itu, sekitar Rp151,25 triliun atau 21,75 persen dari pagu sudah terealisasi dan sampai ke masyarakat lewat berbagai program, termasuk bantuan sosial (bansos).

Mulai dari berbagai program perlindungan jaminan sosial, kesehatan, stimulus untuk UMKM dan dunia usaha, penjaminan kredit modal kerja, dan lainnya.

Sayang, Ekonom Indef Eko Listyanto menilai ratusan triliun dari Jokowi tampaknya belum mampu memberikan daya ungkit yang maksimal bagi konsumsi masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Khususnya pada kuartal ketiga nanti yang menjadi momentum penentu Indonesia bisa selamat atau tidak dari resesi. Resesi ekonomi ialah kondisi di mana suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dua kuartal berturut-turut.

"Tentu kalau pulihnya sampai ke 5 persen seperti tren kuartal III biasanya itu berat, bahkan kembali seperti kuartal I 2020 saja masih berat. Daya ungkit dari program-program PEN ini belum sebesar ekonomi yang diharapkan," ungkap Eko kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/8).

Alasannya, pertama, tercermin dari rendahnya pagu anggaran yang disiapkan dengan total pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Misalnya, untuk kuartal III 2020, taruhlah laju perekonomian yang dikejar setara dengan kuartal III tahun lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen pada kuartal III 2019. Laju perekonomian berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp4.067,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp2.818,9 triliun.

Dari jumlah tersebut, pagu anggaran penanganan dampak pandemi corona dan program PEN sebesar Rp695,2 triliun jelas tidak mencapai seperempatnya atau setengahnya. Artinya, daya ungkit kebijakan itu tak akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang setara dengan kuartal III 2019.

Anggaplah target yang diharapkan setidaknya lebih baik dari kuartal II 2020 agar pertumbuhan ekonomi tidak negatif lagi dan terhindar dari resesi. Pada kuartal II 2020, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 5,32 persen.

Laju perekonomian Indonesia berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp3.687,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp2.589,6 triliun. Dari jumlah ini pun, pagu anggaran penanganan dampak pandemi dan program PEN yang disiapkan masih terlihat minim.

"Dari sisi nominal, anggaran yang disiapkan tak sampai separuh dari PDB per kuartal sekitar Rp3.000 triliun sampai Rp4.000 triliun. Jadi, dampak ke ekonomi juga tidak sebesar pertumbuhan yang diharapkan," ungkapnya.

Kedua, realisasi dari total pagu anggaran yang disiapkan bahkan baru sekitar 21,75 persen sampai saat ini. Eko pesimis bila realisasinya bisa mendadak melesat ke 100 persen hanya pada kuartal III 2020 ini.

"Karena program ini sudah sejak beberapa bulan yang lalu, tapi realisasinya masih minim, kecepatan di lapangan belum terbukti, jadi dampaknya mungkin akan lebih lama juga," ujarnya.

Ketiga, masing-masing program membutuhkan masa ungkit ke perekonomian yang berbeda-beda. Misalnya, program perlindungan sosial melalui bansos tunai (BLT) mungkin dampaknya yang paling cepat terasa.

Sebab, begitu BLT masuk kantong penerima, biasanya akan langsung digunakan untuk konsumsi, entah untuk biaya makan sehari-hari, biaya sewa kontrakan dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Masalahnya, realisasi anggaran saat ini juga mencakup program lain, seperti stimulus bagi UMKM dan korporasi, yang notabene membutuhkan jeda waktu agar bisa terlihat daya ungkitnya.

"Dari sisi multiplier effect (dampak ganda) terlihat dari velocity of money (perputaran uang) yang bisa dibelanjakan, itu belum ada juga," terang dia.

Keempat, sumbangan dari masing-masing program ke perekonomian cukup minim. Hal ini tercermin dari kebijakan program yang utamanya berupa bansos untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin.

Menurut Eko, suka tidak suka memang kalangan masyarakat ini yang perlu lebih dulu diberi bansos karena kelompok yang paling rentan. Mereka pun termasuk kalangan masyarakat yang biasanya ketika memiliki uang akan dibelanjakan, sehingga memberi sumbangan ke ekonomi.

Namun, sumbangan itu sejatinya tidak besar. Sebab, sumbangan konsumsi masyarakat Indonesia utamanya berasal dari kalangan menengah dan atas.

Kalangan menengah memiliki porsi penduduk yang lebih besar, sehingga bisa memberikan sumbangan ekonomi yang cukup besar. Sementara, kalangan atas, meski jumlahnya lebih sedikit, tapi nilai konsumsinya tinggi.

"Masalahnya saat ini, mereka yang menengah dan atas, ketika masih punya uang, punya daya beli, lebih memilih untuk menabung karena ketidakpastian masih tinggi. Konsumsi mereka turun, meski masih punya daya, sementara efek konsumsi kalangan bawah tidak besar (ke ekonomi)," jelasnya.

Bahkan, untuk kebijakan terbaru pemerintah berupa subsidi upah untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, kemungkinan akan berujung lebih banyak yang ditabung daripada yang dibelanjakan.

"Karena mereka kelompok yang sadar ketidakpastian masih tinggi dan tahu susahnya cari uang, jadi ketika ada sumber dana baru akan disimpan dulu untuk berjaga-jaga," jelasnya.

Oleh karena itu, Eko mengingatkan pentingnya kemampuan pemerintah agar bisa mengendalikan penyebaran virus corona di Tanah Air. Paling minim, sambungnya, memberikan rasa kepercayaan kepada kalangan menengah dan atas, kebijakan penanganan pandemi corona sudah tepat dan bisa meredam jumlah kasus baru.

Namun, hal itu pun belum terwujud. Pertambahan jumlah kasus justru masih mencetak rekor harian. Bahkan, ia memprediksi kondisi saat ini belum juga menyampai puncaknya.

Cara lain, bisa dengan memberikan stimulus dengan pendekatan baru kepada kalangan menengah dan atas. Misalnya, kalangan ini merupakan masyarakat yang sudah melek teknologi dan cukup akrab dengan transaksi digital.

Maka, pemerintah bisa memberikan stimulus berupa akses digital yang menunjang. Begitu juga dengan diskon transaksi digital yang mereka lakukan, misalnya untuk belanja kebutuhan sehari-hari di platform belanja online (e-commerce).

"Perlu dilihat behaviour (perilaku) kalangan ini, jadi insentif untuk mereka juga tepat. Misalnya, mereka kalangan yang sudah sadar belanja yang penting saat ini adalah bahan pokok, vitamin, alat kesehatan, olahraga, karena sadar perlu gaya hidup sehat, ini bisa disasar. Kemarin misal, sepeda itu jadi banyak digandrungi," tutur Eko.

Senada, Ekonom UI Fithra Faisal melihat daya ungkit dari berbagai program pemerintah mungkin masih kecil karena bisa dibilang baru fokus pada 40 persen kalangan masyarakat bawah. Memang, ini kewajiban pemerintah untuk menjaga kemampuan masyarakat yang tidak mampu.

"Tapi perlu juga dilihat bagaimana agar 20 persen kalangan masyarakat atas yang merajai sekitar 80 persen konsumsi di Indonesia mau melakukan konsumsi lagi," katanya.

Untuk kalangan ini, ia usul, pemerintah bisa melakukan beberapa hal. Pertama, memberi lagi stimulus untuk dunia usaha karena umumnya kalangan 20 persen atas merupakan pengusaha.

"Mungkin perlu lagi kebijakan tambahan, misal dibayarin listrik pabriknya, pajak diringankan lagi, agar mereka mau ekspansi, jadi tidak hanya demand yang ditingkatkan, tapi supply juga," terangnya.

Kedua, membangkitkan lagi willingness to spend (keinginan melakukan pengeluaran) dari kalangan atas. Caranya, dengan membangkitkan lagi kepercayaan dan kemudahan akses serta kepastian penanganan penyebaran virus corona.

Atas kondisi dari kebijakan dan masyarakat saat ini, Fithra memperkirakan skenario terburuk bagi ekonomi dalam negeri pada kuartal III 2020 adalah minus 1 persen. Sementara bila pemerintah bisa mempercepat penanganan pandemi, diperkirakan masih ada harapan ekonomi Indonesia bisa tumbuh positif sekitar 0,1 persen sampai 0,5 persen pada Juli-September 2020.

(bir)

Let's block ads! (Why?)