Puji Era SBY, AHY Sebut Demokrasi Kini Mundur Kembali

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politiknya di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3) malam. AHY mengaku pidatonya kali ini mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak dapat hadir karena kondisi kesehatan istrinya, Ani Yudhoyono yang masih dirawat di Singapura.

Dalam pidato yang bertajuk 'Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Indonesia Mendatang' tersebut, AHY mengungkapkan keprihatinan tentang kualitas demokrasi yang menurun. Demokrat, kata AHY, menyayangkan polarisasi yang tajam di masyarakat jelang Pilpres 2019.

AHY mengklaim situasi ini tidak pernah terjadi sebelumnya ketika Demokrat berada di pemerintahan. AHY menggunakan istilah 'set back' demokrasi sejak keran reformasi terbuka pada 1998. SBY diketahui memimpin Indonesia selama dua periode yakni tahun 2004-2009 dan 2009-2014.

"Partai Demokrat menyayangkan, karena kehidupan politik dan demokrasi, yang susah payah kita bangun sejak krisis 1998, dan hasilnya kian nyata; kini, terasa mundur kembali. Set back," ucapnya.

Kata AHY, saat Partai Demokrat berada di pemerintahan, atau ketika menjadi 'the ruling party', pihaknya bersyukur karena demokrasi, termasuk pemilu makin matang dan makin berkualitas.

AHY mengatakan, ketika Demokrat mengisi pemerintahan, stabilitas politik terjaga baik. Kalaupun ada riak dan dinamika, kata AHY, hal itu memang menjadi bagian dari demokrasi dan kebebasan itu sendiri. Dalam pemilu, kata AHY, tidak muncul ketegangan yang berlebihan antarkelompok pendukung, golongan, apalagi antar identitas (SARA).

"Perbedaan pandangan dan pilihan politik tidak dibawa ke level pribadi atau personal. Kalaupun ada, jumlahnya relatif kecil dan tidak menjadi keprihatinan nasional," kata AHY.

AHY pun menanggapi fenomena polarisasi yang terjadi pada Pilpres 2019 ini. AHY menilai, hal ini terjadi bukan tanpa sebab. Salah satunya, karena sistem pemilu yang membuat masyarakat dihadapkan pada pilpres dengan dua kandidat yang sama seperti pada pilpres sebelumnya.

"Peraturan presidential threshold, yaitu ambang batas 20 persen dukungan parlemen atau 25 persen suara nasional untuk mengusung capres, membatasi pilihan masyarakat atas calon pemimpin nasionalnya," kata dia.

Maka tak berlebihan, kata AHY, Pilpres kali ini lebih keras dibandingkan dengan pilpres-pilpres di era reformasi sebelumnya. Jika situasi ini berkembang makin jauh dan melampaui batas kepatutannya, kata dia, Demokrat khawatir kerukunan dan keutuhan kita sebagai bangsa akan retak.

"Saya berpesan kepada jajaran Partai Demokrat untuk ikut berperan secara aktif agar keseluruhan rangkaian Pemilu 2019 ini berlangsung secara aman dan damai. Ikutlah pula memastikan agar pemilu ini juga berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," kata AHY.

Menurutnya, Pemilu memang keras, tapi tak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi. AHY mengingatkan, diperlukan tanggung jawab dan jiwa besar, utamanya para elitr dan pemimpin bangsa.

(ani/ain)

Let's block ads! (Why?)