PKS soal Investasi Ibu Kota Baru: Jokowi Ambil Risiko Besar

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Bidang Ekuintek Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Idris mengkritik rencana pemerintah membangun ibu kota baru dengan skema investasi asing. Menurutnya pemerintahan Joko Widodo sedang mengambil risiko besar.

"Pemerintah sedang mengambil risiko besar dalam membiayai Ibu Kota Negara (IKN) lewat mekanisme investasi via perbankan asing, yakni Softbank," kata Handi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/1).

Seperti diketahui, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjitan sebelumnya menyebut perusahaan asal Jepang, Softbank diarahkan menempatkan investasinya pada proyek pembangunan insfrastruktur di ibu kota baru, kecual Istana Negara.

Handi masih belum mengetahui skema hubungan timbal balik antara pemerintah dengan pihak Softbank terkait investasi tersebut. Ia memprediksi skema timbal balik tak jauh-jauh dari pemberian konsensi lahan untuk dikelola Softbank di ibu kota baru.
Bila konsesi lahan yang diberikan sebagai syarat timbal balik, Handi menilai itu sangat berisiko. Ia lantas mempertanyakan seberapa besar lahan di IKN yang akan diberikan pemerintah kepada Softbank sebagai konsensi.

"Seberapa besar lahan yang akan diberikan? Apa dampak dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan pembangunan nasional," kata dia.

Handi mengaku tercengang dengan rencana investasi Softbank di IKN yang mencapai nilai US$30 miliar atau sekitar Rp420 triliun. Ia khawatir separuh lahan ibu kota baru nantinya bisa dikelola oleh Softbank melihat nilai investasi yang bombastis.

Menurutnya, kabar tersebut justru kontradiktif dengan semangat Presiden Joko Widodo yang berkeinginan agar pembangunan ibu kota menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika.

"Bisa bayangkan nanti, hampir semua lembaga pendidikan, kesehatan dan hotel dimiliki oleh asing semua. Sementara kondisi di sekitar ibu kota perlu dibenahi. Jadi akan timbul ketimpangan yang sangat luar biasa sekali," kata Handi.

Lahan ibu kota baru di Kalimantan. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)

[Gambas:Video CNN]

Terpisah, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin menilai pemerintah seharusnya bisa menggunakan modal sendiri saat membangun ibu kota baru. Menurutnya, jika tak mampu, maka tak menutup peluang untuk menggunakan skema public private partnership dengan mengundang investor.

"Yang penting setara, terbuka, menguntungkan kedua belah pihak, bukan untuk mengambil untung," kata Zulfikar.

Di sisi lain, Zulfikar menyatakan perlunya melibatkan partisipasi publik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembentukan ibu kota baru ke depannya.

"Harus ada kontrol publik, baik secara intsitusional (DPR), organisasional (asosiasi), dan individual (citizen)," kata Zulfikar.

Sebelumnya, Luhut menyatakan skema investasi Softbank di IKN baru akan ditentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Februari 2020.

"Presiden akan membuat keputusan Februari (2020). Negosiasi kami akan bagaimana angkanya mungkin US$30 miliar," ujar Luhut dalam acara Coffee Morning di kantornya, Jumat (16/1). (rzr/ain)

Let's block ads! (Why?)