Mereka menggunakan Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp hingga Twitter untuk menangkal penyakit Covid-19 tersebut.
Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan menilai hal itu sebagai langkah untuk mengisi kekosongan informasi di masyarakat yang tidak mampu di penuhi oleh pemerintah pusat di bawah komando Presiden Joko Widodo.
"Ketika ada beberapa Kepala Daerah dengan memeragakan penanganan dengan langkah yang lebih konkret, maka masyarakat lebih tenang. Dan itu diisi oleh beberapa kepala daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini lebih baik," ujar Firman, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (16/3).
Perbedaan pernyataan pemerintah pusat dan daerah pun diakui Firman sempat mengikis kepercayaan publik. Hal ini terkait pernyataan Ridwan Kamil soal pasien meninggal di Cirebon positif corona. Padahal sebelumnya pemerintah pusat menyatakan pasien tersebut negatif corona.
"Tanpa tendensi politis, masyarakat bertanya jadi selama ini pemerintah menutup-nutupi? Kok beda pernyataan pusat dengan daerah," tutur Firman.
Firman menyebut krisis kepercayaan masyarakat pada gaya komunikasi pemerintah memuncak ketika Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif corona. Dari situ muncul efek domino akibat gaya komunikasi yang buruk terhadap publik.
Sementara itu, Pengamat TIK dari CISSRec Pratama Persadha juga menilai langkah para kepala daerah itu tepat. Menurutnya penyebaran informasi lewat media sosial adalah langkah tepat. Sebab, media sosial memang telah menjelma menjadi sumber informasi utama masyarakat, khususnya kaum milenial.
"Pemakai media sosial kita sudah lebih dari 160 juta orang, jadi menjangkaunya lebih mudah. Selain itu dengan konten di di media sosial, edukasi menjadi lebih mudah, bisa dibagikan ulang lewat media sosial maupun aplikasi chat seperti WhatsApp, sangat efektif untuk masyarakat perkotaan," kata Pratama kepada CNNIndonesia.com.
Minim transparasi Jadi Biang hoaks Marak
Minimnya transparansi dan informasi publik oleh pemerintah Jokowi dinilai menjadi musabab menjamurnya berita hoaks terkait virus corona dan akhirnya dipercaya masyarakat.
"Masyarakat bergerak berdasar persepsi yang ada di dalam benaknya. Bukan berdasar informasi yang terbukti benar. Tujuan mereka mencari ketenangan," tutur Firman.
Senada, Pratama juga menyebut masifnya informasi mengenai Covid-19 di media sosial dari pejabat resmi bakal mencegah penyebaran hoaks corona. Sebab negara, melalui pejabat dan instansinya harus menjadi rujukan utama.
Oleh karena itu, Pratama mengatakan para pemimpin dan sistem pendukungnya perlu terus muncul di media sosial, khususnya di media pemberitaan.
"Hal ini sekaligus untuk mencegah hoaks corona yang tersebar. Karena itu kita sangat mengapresiasi saat pemerintah daerah bisa menyediakan data persebaran sehingga masyarakat di daerah tersebut bisa lebih waspada dan menjaga diri," ujar Pratama.
Pada fase ini, menurut Firman muncul tuntutan agar pemerintah Jokowi lebih transparan. Ia pun berharap pemerintah pusat harus mengambil peran manajemen dan manajemen komunikasi untuk meraih kepercayaan masyarakat.
Menurut Firman, saat ini masyarakat bergerak ke segala arah untuk mencari ketenangannya masing-masing.
"Dengan berbagai keresahan itu pemerintah perlu mengisi kekosongan informasi publik dengan langkah-langkah yang konkret. Termasuk harapannya pada tindakan masyarakat maupun pemangku kebijakan lainnya," ujar Firman.
(eks/eks)https://ift.tt/3aYBaJN
March 17, 2020 at 08:39AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jurus Anies, Ganjar dan RK Tutupi 'Gagap' Jokowi soal Corona"
Posting Komentar