Pemerintah terus menggembar-gemborkan pengadaan vaksin virus corona (Covid-19) yang ditargetkan bakal tersedia mulai awal tahun depan. Datangnya vaksin diyakini pemerintah mampu membendung pandemi Covid-19. Presiden Jokowi menyebutnya sebagai game changer.
"Vaksin akan menjadi 'game changer' dalam perang melawan pandemi. Kita perlu bekerja sama untuk memastikan semua negara memiliki akses setara terhadap vaksin yang aman dengan harga terjangkau," kata Jokowi dalam pidatonya perdanannya di Sidang Umum PBB, Rabu (23/9).
Berbagai jenis vaksin yang diproduksi sejumlah negara siap didatangkan ke Indonesia, yakni Cansino, G42 atau Sinopharm hingga Sinovac.
Regulasi sedang disiapkan. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah diminta menyiapkan langkah untuk proses sertifikasi halal.
Jokowi pun mewanti-wanti jajarannya untuk memperbaiki komunikasi publik. Ia tak ingin masyarakat gaduh seperti terjadi dalam proses pembahasan dan pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.
"Vaksin ini jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja ini," kata Jokowi (19/10) lalu.
Namun optimisme pemerintah akan vaksin kontras dengan kalangan pakar dan praktisi kesehatan. Mereka justru mengingatkan pemerintah tidak bergantung banyak pada vaksin corona.
Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono menilai vaksin bukan cara jitu keluar dari lingkaran pandemi Covid-19.
Alih-alih memberikan fokus ekstra terhadap pengadaan vaksin, Pandu mendorong pemerintah menggenjot upaya surveillance 3T yang meliputi testing, tracing, dan treatment.
Menurut dia tiga upaya itu paling realistis yang bisa dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Adapun vaksin, katanya, adalah upaya jangka panjang yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu mepet.
"Vaksin ini solusi jangka panjang, 5-10 tahun baru mungkin. Lagian, ini yang menetapkan rencana-rencana vaksin kan bukan orang kesehatan, yang ngomong teman-teman dari BUMN semua," kata Pandu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (24/10).
Obsesi terhadap pengadaan vaksin dengan mengatasnamakan keadaan darurat, lanjut Pandu, justru menimbulkan kekhawatiran.
Kekhawatiran itu berhubungan dengan keamanan dan efektivitas vaksin.
"Kalau mau dipercepat sih bisa, tapi apakah bisa dipercaya keamanannya?," imbuhnya.
Keamanan merupakan hal sangat mutlak dalam pengadaan vaksin. Pandu mengingatkan Indonesia pernah memiliki pengalaman buruk karena kebijakan emergensi terhadap satu vaksin yang belum selesai menjalani uji klinis.
Ia mencontohkan pengalaman uji klinis ketiga vaksin demam berdarah dengue (DBD) yang sampai menimbulkan kasus kematian.
Atau, pada 2009 silam, ketika vaksin Flu Babi yang tidak sesuai aturan membuat sejumlah penerima vaksin mengalami penyakit narkolepsi.
"Banyak sejarah gagal vaksin di Indonesia," kata dia.
Peringatan Pandu sejalan dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi) yang mendorong upaya serius dalam memastikan kelayakan dan keamanan vaksin.
Ketua Umum Papdi Sally A Nasution menyebut keamanan yang dimaksud seperti tidak adanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau efek samping yang berat dan serius.
Menurut Sally pengembangan vaksin harus mematuhi tahapan klinis. Idealnya, kata dia, vaksin yang aman telah telah menjalani lima tahun penelitian, mulai dari fase 1 hingga 3.
Selain keamanan, Sally juga meminta pemerintah memperhatikan efektivitas vaksin. Menurutnya, vaksin yang mengeluarkan biaya tak sedikit, harus benar-benar diketahui fungsi pemakaiannya.
Atas dasar itu, Papdi mempertanyakan rencana pemerintah yang mengklaim akan melakukan vaksinasi dalam waktu dekat.
"Dari masyarakat, dari kalangan dokter mempertanyakan itu. Karena dokter sebagai target utama vaksinasi, dan nantinya memberikan vaksin, jadi kami punya dua tanggung jawab," jelasnya.
Menurut Pandu, optimisme pemerintah perlu diganti dengan kehati-hatian.
Dia khawatir euforia vaksin bakal menjadi semu. Sebab, kata dia, sampai saat ini belum ada kandidat vaksin Covid-19 yang terjamin keamanannya.
Saran dia, pemerintah menunggu keputusan WHO-Cepi-GAVI dan pakar dunia soal kandidat vaksin yang paling aman dan efektif.
"Beli barang yang belum jadi, buat apa? sampai sekarang belum ada vaksin tapi itu narasinya diucapkan dan ditulis vaksin, yang betul itu semua
baru kandidat. Jangan lakukan kerja sama bilateral yang sifatnya bisnis, tapi perkuat kerja-sama multilateral," kata Pandu.
Ia tak menampik proses uji klinis kandidat vaksin Sinovac di Bandung, Jawa Barat, yang telah memasuki fase tiga.
Selama proses itu telah ada 1.620 relawan mendapatkan suntikan pertama. Kemudian, 1.074 relawan mendapatkan suntikan kedua dan 671 relawan di antaranya sudah diambil sampel darahnya.
Namun Pandu tak yakin tahapan-tahapan tersebut bisa mencerminkan keamanan kandidat vaksin.
"Itu hanya sedikit, dapat apa? kalau mau mengukur efikasi sebenarnya butuh pengamatan lebih banyak," kata Pandu.
Dengan jumlah sampel yang kurang dari 2.000 orang, uji klinis kandidat vaksin Sinovac di Bandung, bahkan disebutnya belum layak disebut sebagai uji klinis yang serius.
Pandu membandingkan dengan proses pengadaan vaksin di Brasil.
Dia berkata uji klinis vaksin Sinovac di Brasil sudah selesai dilakukan terhadap 9.000 orang. Namun, pemerintah Brazil tidak terburu-buru mengeluarkan vaksin. Alih-alih menggelar vaksinasi pemerintah Brasil malah menambah hingga 15.000 orang untuk diuji coba.
"Sinovac yang pengujiannya serius itu di Brasil dan Turki, kalau di Indonesia maunya hanya supaya bisa mengadakan vaksin begitu," kata dia.
Di antara beberapa kandidat vaksin yang akan dibeli Indonesia, Sinovac sudah menyelesaikan uji klinis fase akhir di beberapa negara termasuk Brasil dan China. Di Indonesia uji klinis tahap akhir ditargetkan selesai pada Desember 2020.
Sedangkan Sinopharm sudah menyelesaikan uji klinis tahap akhir di Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki. Adapun CanSino sudah selesaikan uji klinis tahap akhir di Kanada, China, dan Arab Saudi.
Pandu mendorong kandidat-kandidat vaksin lain juga melewati uji klinis pada populasi Indonesia. Ini karena penelitian beberapa ahli genetika populasi menyatakan bahwa setiap manusia di berbagai etnis dan negara memiliki tingkat kekebalan tubuh atau imunitas yang berbeda-beda.
"Itu bisa berbahaya dan bisa tidak, tergantung. Memang ada juga vaksin yang tidak diuji coba di Indonesia tapi bisa dipakai, tapi dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi," ujarnya.
Terakhir, Pandu mengkritik proses pemilihan kandidat vaksin di Indonesia yang tidak transparan.
Menurut dia, masyarakat selama ini hanya menerima informasi terkait tiga kandidat vaksin, tanpa mengetahui alasan pasti seperti pertimbangan keamanan atau hal lainnya.
"Kenapa tiba-tiba beli Sinovac? Apa mungkin karena kemudahan atau ada koneksi dan janji, kan kita tidak tahu," ungkapnya
Menurutnya, bila langkah dan komunikasi publik pemerintah tidak dibenahi, bisa saja muncul penolakan yang lebih masif dibandingkan dengan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.
"Rencana vaksinasi seperti ini akan jauh lebih buruk penolakannya dibandingkan RUU Ciptaker," ujar Pandu.
(khr/wis)https://ift.tt/3jGVy5Z
October 31, 2020 at 08:18AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Was-was Janji Manis Vaksin Corona"
Posting Komentar