BKPM: Investor Asing Tunggu Pelonggaran Investasi untuk Masuk

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menaksir tren pertumbuhan investasi akan kembali menggeliat setelah pemilihan umum. Bahkan, pertumbuhan investasi diperkirakan bisa melebihi 12 persen setelah pemilihan umum.Kendati demikian, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan pertumbuhan investasi ini belum tentu langsung terjadi di tahun 2019. Bisa saja, pertumbuhan terjadi pada 2020 setelah kepercayaan diri investor baru terhadap reformasi yang dilaksanakan pemerintahan baru muncul.

Menurut dia, salah satu reformasi kebijakan yang bisa menumbuhkan realisasi investasi adalah pelonggaran Daftar Negatif Investasi (DNI). Pelonggaran tersebut merupakan isu yang kerap ditanyakan investor kepada BKPM.

Investor asing sudah bersiaga masuk ke Indonesia kalau investasi di Indonesia dilonggarkan.

"Tentunya metode yang mudah untuk menggenjot pertumbuhan investasi adalah pelonggaran DNI. Ini sering sekali ditanyakan kepada BKPM," jelas Thomas, Selasa (30/4).

Thomas kemudian mencontohkan pembukaan DNI di sektor distribusi film dan bioskop melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Menurut dia, aliran modal asing di sektor ini meningkat dengan pesat bahkan dengan pertumbuhan sampai 20 persen per tahun setelah dilonggarkan.

Sektor lain yang menurutnya bisa menyumbang pertumbuhan investasi besar adalah pendidikan tinggi. Berkaca pada Vietnam dan Malaysia, pembukaan sektor pendidikan tinggi yang lebih luas, bisa menarik minat investor luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, pembukaan investasi pendidikan tinggi juga bisa mendatangkan devisa dari mahasiswa yang berasal dari luar negeri.

Sesuai Perpres DNI, kepemilikan asing di bidang pendidikan tinggi dibatasi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Di dalam UU tersebut, asing boleh membuka perguruan tinggi di Indonesia asal memperoleh izin pemerintah, berprinsip nirlaba, bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia atas izin pemerintah, dan mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

"Dengan ini, juga bisa menghemat devisa dari mahasiswa Indonesia yang selama ini belajar ke luar negeri," imbuh dia.
Menurut Thomas, saat ini investor optimistis bahwa calon presiden petahana Joko Widodo akan melanjutkan pemerintahan lima tahun ke depan. Maka dari itu, investor juga optimistis pemerintah bisa melakukan reformasi ekonomi yang tak main-main.Sentimen akan terpilihnya kembali Jokowi juga terlihat sehari pasca pemilihan presiden berlangsung tanggal 17 April lalu. Kala itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memasuki zona hijau dan nilai tukar rupiah pun nyaris keluar dari zona Rp14 ribu per dolar AS.

"Dengan kelanjutan (pemerintahan), tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan reformasi besar. Kalau reformasi besar di 2019, semakin cepat semakin baik. Rebound investasi bisa terjadi di 2019. Kalau tidak ada kemajuan berarti mungkin investasi akan rebound 2020," imbuhnya.

BKPM mencatat realisasi investasi di kuartal I 2019 sebesar Rp195,1 triliun atau tumbuh 5,3 persen dibanding capaian tahun sebelumnya Rp185,3 triliun.Pertumbuhan investasi yang melemah mulai terjadi pada kuartal II 2018 dengan angka 3,1 persen. Angka ini kemudian mencatat pertumbuhan negatif 1,6 persen di kuartal III dan naik kembali di kuartal IV sebesar 3,34 persen.