Prancis Ingatkan AS Bahaya Ubah Perjanjian Nuklir dengan Iran

Jakarta, CNN Indonesia -- Prancis memperingatkan Amerika Serikat bahwa mengganti perjanjian nuklir 2015 dengan kesepakatan baru adalah sebuah langkah berbahaya yang dapat memicu krisis baru di Timur Tengah, terutama dengan Iran.

Pernyataan itu diutarakan Paris merespons usulan Inggris untuk mengganti pakta tersebut dengan kesepakatan baru gagasan Presiden AS Donald Trump.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard, mengatakan Prancis dan negara mitra yang terlibat dalam perjanjian itu seperti Jerman, China, Rusia, dan Uni Eropa meyakini bahwa perjanjian nuklir 2015 dengan Iran sangat penting untuk dipertahankan demi memastikan Teheran tak mengembangkan senjata kimia.

"Akan menjadi bahaya untuk mencoba membentuk perjanjian baru. Butuh waktu yang sangat panjang (untuk merampungkan perjanjian nuklir 2015). Jadi sangat penting bagi kami untuk menjaga dan berupaya semaksimal mungkin agar perjanjian nuklir ini bekerja," kata Chambard dalam wawancara eksklusif bersama CNNINdonesia.com di kantornya di Jakarta pada Rabu (22/1).

Chambard menuturkan Prancis sejak awal sangat terlibat dalam perjanjian nuklir yang berhasil digagas di era Presiden Barack Obama tersebut.

Kesepakatan yang dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) itu dibentuk demi mendorong Iran agar menghentikan program pengayaan uranium dan pengembangan senjata nuklir. Sebagai imbalan, negara Barat akan mencabut sanksi ekonomi yang selama ini dijatuhkan terhadap Iran.

[Gambas:Video CNN]

Perjanjian itu terancam punah setelah Presiden Trump menarik AS keluar dari JCPOA pada 2018. Trump berdalih bahwa Iran tak menuruti komitmen dalam perjanjian yang dianggapnya terburuk sepanjang masa tersebut. Sejak itu, eskalasi relasi AS dan Iran terus meningkat.

"Tapi, kami masih bekerja keras bersama mitra-mitra kami untuk menjaga perjanjian ini karena ini sangat penting demi memastikan Iran tak mempersenjatai diri dengan nuklir. Saat ini upaya kami terbatas tapi dialog masih terus berjalan. Kami masih terus berkomunikasi dengan Iran dan AS," kata Chambard.

Puncak eskalasi Teheran-Washington terjadi ketika AS meluncurkan serangan drone hingga menewaskan salah satu jenderal Iran, Qasem Soleimani, di Irak pada 3 Januari lalu.

Serangan itu diperintahkan langsung oleh Trump tanpa persetujuan Kongres. Trump beralasan serangan itu perlu diluncurkan AS lantaran Soleimani tengah membuat rencana untuk menyerang fasilitas dan warga AS di Timur Tengah.

Trump bahkan mengklaim Soleimani hendak menyerang empat kedutaan AS sebelum dirinya tewas.

Tak tinggal diam, Iran dan sekutunya, kelompok bersenjata di Irak meluncurkan belasan roket dan rudal terhadap beberapa basis militer dan kedutaan AS di Irak. Meski begitu, tak ada korban dan kerusakan signifikan akibat hujan rudal dan roket itu.

Presiden Iran Hassan Rouhani juga menyatakan negaranya tidak akan membatasi pengayaan uranium yang sedang berjalan. Iran, paparnya, lebih memilih mundur dari JCPOA sebagai respons atas kematian Soleimani.

Namun, upaya balas dendam terhadap AS tersebut malah menjadi bumerang bagi Iran sendiri ketika pasukan Garda Revolusi Iran tak sengaja menembak pesawat komersial Ukraine International Airlines dengan dua rudal pada 8 Januari. Insiden itu menewaskan seluruh 176 penumpang dan kru.

Iran diduga menembak pesawat Boeing itu dengan rudal karena gugup setelah diprovokasi oleh jet tempur F-35 milik AS. Sebab, laporan intelijen menuturkan bahwa sejumlah jet F-35 sempat mengangkasa di langit Teheran bersamaan ketika pesawat Ukraine International Airlines itu lepas landas menuju Kiev. (rds/dea)

Let's block ads! (Why?)