Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta galau dan khawatir dengan keputusan Pemprov DKI yang memberlakukan lagi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta Krishandi menyatakan itu muncul karena okupansi hotel dan restoran yang sempat tertekan waktu awal penyebaran virus corona sudah merangkak naik menembus double digit lagi.
Ia khawatir pemberlakuan kebijakan PSBB total bakal menekan okupansi lagi. Jika kekhawatiran itu terjadi, pekerja bisa dirumahkan kembali karena jatuhnya permintaan.
Meski masih diperbolehkan melayani pesanan take away, namun Kris menyebut kontribusinya ke penjualan tak lebih dari 10 persen.
"Galau. Dalam arti yang tadinya sudah mulai menanjak, sudah mulai ada pertemuan dan resto sudah mulai makan di tempat sejak 2 bulanan, dengan kejadian ini akan menjadi tanda tanya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/9).
Meski mengaku risau, namun Kris menilai secara umum kebijakan PSBB total sudah tepat. Karena, angka penyebaran di ibu kota belakangan ini memang mengerikan.
Ia memperkirakan jika pemda tak mengambil langkah cepat, Jakarta bisa menjadi zona hitam.
"Secara umum menyambut baik, karena melihat angka per dua hari lalu Jakarta sudah mengerikan, antara kesehatan dan ekonomi maka memang sekarang rem habis-habisan. Harus dilakoni, apa boleh untuk mengingatkan masyarakat untuk bertingkah sesuai protokol," katanya.
Ketua Harian PHRI Banten Ashok Kumar menilai jika PSBB total diterapkan, dampaknya di sektor terkait di daerah sekitar ibu kota akan langsung terasa. Karena, sebanyak 70 persen dari okupansi merupakan warga DKI.
Oleh karena itu, ia memproyeksikan bisnis selama PSBB diterapkan akan turun tajam. Padahal, setelah 3 bulan sepi sejak PSBB pertama diberlakukan pada April lalu, akhir-akhir ini pendapatan restoran dan hotel mulai membaik .
Tapi, belum juga menikmati peningkatan pendapatan, PSBB kedua kembali diterapkan. Ia memastikan dampaknya akan langsung dirasakan oleh pengelola dan pekerja.
Bahkan, jika tak ada pengunjung, ia yakin pengusaha akan sulit untuk membayar pekerja dengan gaji penuh.
"Kemungkinan dirumahkan sudah pasti. Kalau sampai tidak memberi kapasitas. Baru mau nutup lobang, belum tutup lobang sepenuhnya ini gali lagi lebih dalam," katanya.
Ia berharap Pemda daerah lain dapat belajar dari apa yang terjadi di DKI. Katanya, jika protokol kesehatan tak secara disiplin dijalankan, konsekuensinya bisa mahal.
Gubernur DKI Jakarta memutuskan untuk memberlakukan kembali kebijakan PSBB total. Kebijakan tersebut ia putuskan pada Rabu (9/9).
Kebijakan ditempuh karena kasus infeksi virus corona di Jakarta beberapa waktu belakangan ini terus melonjak.
Data Kementerian kesehatan jumlah kumulatif kasus positif covid-19 di Jakarta mencapai 48.393 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36.383 orang dinyatakan sembuh dan 1.317 orang meninggal dunia.
Sampai kemarin Selasa (8/9), Jakarta memiliki kasus aktif atau pasien positif Covid-19 yang dirawat dan isolasi sebanyak 11.030 orang.
Sementara itu jumlah orang yang dites dengan metode PCR dalam satu pekan terakhir sebanyak 55.424 orang atau telah berada di atas target WHO untuk Jakarta minimun melakukan tes 10.645 orang per pekan.
"Dalam rapat disimpulkan: Kami akan menarik rem darurat. Kami terpaksa kembali menerapkan pembatasan berskala besar seperti masa awal pandemi. Bukan PSBB transisi, tapi PSBB sebagai mana masa dulu. Ini rem darurat yang kita tarik," ujar Anies dalam konferensi pers digelar secara daring, Rabu (9/9).
(agt)https://ift.tt/2Ffod43
September 10, 2020 at 10:17AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pengusaha Hotel dan Restoran Resah dengan PSBB Total Anies"
Posting Komentar