Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi mengungkapkan modus pertama yang digunakan perusahaan untuk menghindari pembayaran THR adalah tidak memperpanjang kontrak pekerja yang habis sebelum memasuki Ramadan. Praktik ini, lanjut Ramidi, biasanya digunakan di industri garmen maupun industri padat karya lain.
"Memasuki Bulan Ramadan, teman-teman yang bekerja dengan status kontrak biasanya di-cut dulu. Setelah lebaran baru diangkat lagi atau dipekerjakan kembali," ujar Ramidi dalam konferensi pers di kantor KSPI, Senin (27/5).
Modus kedua, pembayaran THR sengaja diberikan mendekati hari libur Lebaran atau bahkan ada yang dibayarkan setelah Lebaran. Padahal, pembayaran THR telah diatur paling terlambat H-7 Lebaran. Dengan demikian, pekerja yang ingin melaporkan pelanggaran tidak punya waktu atau kehilangan momentum.
"Bagi pekerja yang tinggal jauh-jauh, mereka biasanya pulang kampung yang memerlukan sisa waktu seminggu hingga 5 hari sebelum Lebaran tetapi pembayaran (THR) sengaja diberikan empat hingga 3 hari (sebelum Lebaran)," ujarnya.
Menurut Ramidi, pelanggaran terus berulang karena disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, ada ketakutan dari pekerja terutama dari pekerja yang bersifat kontrak yang menjadi sasaran perusahaan.
Kedua, pekerja tidak memiliki waktu yang cukup untuk melapor. Mengingat ketentuan paling lambat pembayaran THR) dilakukan H-7 sebelum lebaran, pekerja ada yang lebih dulu pulang kampung meski THR belum turun. Setelah THR dibayarkan, meskipun terlambat, biasanya pekerja memilih diam karena sudah kehilangan momentum Lebaran.
KSPI telah meminta anggotanya untuk membentuk posko pengaduan THR yang tersebar di seluruh Indonesia. Posko ini dibuat untuk memfasilitasi pengaduan pekerja atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan tempatnya bekerja.
Di tempat yang sama, Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi meminta pemerintah menindak tegas perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran THR, terlebih persoalan THR merupakan persoalan klasik yang terjadi setiap tahun.
Ia mengingatkan pemberian THR merupakan hak pekerja yang telah diatur dan dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kami berharap, Pemerintah bisa bertindak tegas bukan hanya membuat Posko (Pengaduan THR) tetapi reaktif memproses (pengaduan), memberikan sanksi yang tegas perusahaan-perusahan yang melanggar dengan tidak membayar THR pada buruhnya," ujarnya.
Rusdi juga mengingatkan, pembayaran THR paling lambat dilakukan H-7 Lebaran. Bagi pekerja yang masa kerjanya satu tahun atau lebih, besaran THR minimal 1 kali gaji. Sementara itu, bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun besaran THR dibayar secara proporsional.
[Gambas:Video CNN]
"THR dibayarkan dalam bentuk uang, bukan barang," ujar Rusdi.
Rusdi juga mengimbau bagi pekerja yang menemukan pelanggaran dapat melapor ke Posko Pengaduan THR agar bisa ditindaklajuti. Bagi pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja perusahaan dapat melapor kepada serikat pekerja yang akan diteruskan ke tingkat federasi hingga konfederasi.
Bagi masyarakat umum, dapat melapor langsung kepada KSPI melalui posko pengaduan THR yang tersebar di 34 Provinsi. (sfr/lav)
http://bit.ly/2X8gHM7
May 27, 2019 at 09:20PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "KSPI Bongkar Modus Pelanggaran Perusahaan Saat Bayar THR"
Posting Komentar