Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah menteri untuk mengisi Kabinet Indonesia Maju yang membantu menjalankan roda pemerintahan di periode kedua. Pengumuman susunan menteri dilakukan Jokowi selang tiga hari usai dilantik pada 20 Oktober 2019.
Terdapat sejumlah nama menteri di periode sebelumnya yang kembali ditunjuk. Meski begitu, lebih banyak orang-orang baru di kabinet baru ini.
Setahun usai ditunjuk, kinerja para menteri bukannya tanpa kritik. Di luar itu, sejumlah menteri tak jarang melontarkan pernyataan yang berujung kegaduhan di publik.
Menag Fachrul Razi
Menteri Agama Fachrul Razi, termasuk pembantu Jokowi yang banyak menyita perhatian di antara 38 menteri sejak dilantik pada 23 Oktober 2019.
Fachrul dikenal publik lewat pernyataan kontroversial terkait radikalisme. Tak lama usai dilantik, mantan Wakil Panglima TNI itu menyatakan ingin membatasi penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah demi keamanan.
"Kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan," ucap Fachrul sebuah lokakarya di Jakarta, 30 Oktober 2019.
Pernyataan itu sontak menuai kritik dari masyarakat. Fachrul diminta tak mengaitkan cara berpakaian seseorang dengan gerakan radikalisme karena berpotensi membentuk stigma di masyarakat.
Selain soal cadar, rencana Fachrul tentang program sertifikasi penceramah guna merespons gerakan radikalisme. Pernyataan Fachrul sontak memunculkan polemik di publik.
 Menteri Agama Fachrul Razi. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc) |
"Diusahakan tahun ini, jangan lama-lama mulainya ya. Tapi kembali digarisbawahi sukarela, yang mau ikut, ikut, yang enggak, enggak," tuturnya setahun lalu.
Fachrul kala itu mengungkapkan alasan sertifikasi penceramah lantaran banyak penceramah yang membodohi umat dengan menggunakan dalil-dalil agama. Program itu akhirnya resmi diluncurkan pada 18 September 2020.
Fachrul kembali menjadi perbincangan publik ketika menyampaikan peringatan soal paham ekstrem keagamaan yang menolak NKRI dan Pancasila pada awal September lalu. Menurutnya, paham keagamaan ekstrem ini bisa terjadi di masjid melalui seseorang yang 'good looking'.
"Caranya masuk mereka gampang, pertama kirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz, lalu mereka mulai masuk," katanya saat peluncuran aplikasi 'ASN No Radikal' di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Belakangan, Fachrul menyampaikan permohonan maaf karena mengira pernyataan itu hanya untuk internal ASN.
Mendagri Tito Karnavian
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pernah melontarkan usulan evaluasi pemilu langsung tak lama usai ditunjuk sebagai menteri oleh Jokowi.
Pada 6 November 2019, Tito mengungkapkan usulan evaluasi pemilu langsung. Menurutnya sistem pemilu saat ini menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah. Ia membuka peluang dengan mengembalikan pilkada langsung ke DPRD.
Pasalnya, mantan Kapolri itu berkata setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju Pilkada. Sementara total gaji yang diterima selama lima tahun hanya Rp12 miliar.
"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata Tito.
Usulan ini dikritik banyak pihak lantaran justru menjadi langkah mundur jika Pilkada kembali lewat DPRD seperti saat era orba.
 Mendagri Tito Karnavian. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras) |
Jokowi sendiri telah merespons melalui juru bicara presiden Fadjroel Rachman bahwa pilkada akan tetap melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Namun evaluasi akan dilakukan terkait mekanisme pelaksanaan.
Dalam penanganan pandemi covid-19, Tito turut berkomentar dengan menyebut virus covid-19 tak kuat terpapar gelombang ultraviolet (UV). Tito merujuk pada penelitian asal China yang diklaim telah dikonfirmasi Kepala Research and Development Amerika Homeland Security.
"Penelitian di China, dua tim, sekarang dikonfirmasi oleh Amerika Homeland Security Kepala Research and Development, dia (virus corona) tidak kuat dengan ultraviolet," ujarnya pada 19 Mei 2020.
Tito mengatakan Indonesia beruntung karena disinari matahari sepanjang hari. Sebab, kata dia, salah satu sumber ultraviolet adalah sinar matahari.
"Maka kalau orang Indonesia enggak apa-apa, berjemur matahari itu paling bagus. Kita handphone, barang-barang yang dicurigai, taruh saja di sinar matahari," ucapnya.
Tito kembali berpolemik ketika menyebut penanganan covid-19 yang terbaik adalah dengan cara dibakar. Ia meyakini virus yang menginfeksi jenazah akan mati terbakar api.
"Yang terbaik, mohon maaf, saya muslim tapi ini teori, yang terbaik dibakar karena virusnya akan mati juga," kta Tito dalam webinar 22 Juli 2020.
Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tito dianggap tak memiliki kapasitas untuk membahas soal covid-19. Ia juga dinilai melukai keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarnya karena covid-19.
Belakangan pihak Kemdagri menjelaskan bahwa teori itu tak wajib dilakukan.
"Bagi muslim dan agama lain ini tidak sesuai akidah, maka pelaksanaannya tetap dibungkus tanpa celah agar virus tidak keluar, kemudian dimakamkan," jelasnya.
Tito kembali berkomentar soal covid-19 ketika menyinggung keberhasilan negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi. Ia menuturkan, negara dengan pemerintahan seperti itu mudah mengendalikan perilaku masyarakat karena kedaulatan negara dipegang satu atau segelintir orang.
"Negara-negara yang menggunakan sistem politik otokrasi tangan satu orang atau oligarki yang dikuasai sekelompok orang, seperti China dan Vietnam, menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras," ucap Tito pada 3 September 2020.
Sementara negara penganut demokrasi seperti Indonesia, India, dan Amerika Serikat cenderung kesulitan karena pemerintah tak bisa memaksakan rakyatnya.
Pernyataan ini pun dikritik ekonom Faisal Basri yang menilai Tito merindukan pemerintahan otoriter seperti orde baru. Padahal banyak negara penganut sistem demokrasi yang juga berhasil menangani covid-19 seperti Selandia Baru, Korea Selatan, dan Taiwan.
Belakangan, Tito juga menganjurkan masyarakat tidak minum air dingin di masa pandemi covid-19 karena virus bertahan sangat kuat di tempat bersuhu dingin.
"Karena itu upayakan hindari minuman-minuman dingin, es dan lain-lain, karena virus kuat bertahan di tempat dingin," kata Tito dalam acara Rakornas Dukcapil, 6 Oktober lalu.
Tito juga pernah menyinggung soal air wudu yang dilakukan umat Islam sebelum salat lima waktu tak dapat membunuh virus covid-19. Pernyataan ini berbeda dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyebut pengendalian covid-19 di Sumatra Barat tak lepas dari warga yang berwudu sebelum salat.
Sementara menurut Tito, dari banyak hasil riset, mencuci tangan dengan air saja tak akan ampuh membunuh virus.
"Wudu itu air, airnya dalam penelitian tidak mematikan virus itu, karena air tidak menghancurkan lemak [virus corona]," kata Tito dalam acara Kemdagri 13 Agustus lalu.
Tito menegaskan bahwa virus corona hanya bisa dibasmi dengan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. "Wudu boleh, saya juga wudu lima kali sehari, minimal. Kira-kira sampaikan ke kiai, sebelum wudu, cuci tangan pakai sabun dulu, baru wudu, itu bener mematikan virusnya," ucapnya.
Mendikbud Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga kerap kali menarik perhatian publik dengan berbagai 'gebrakan' yang ia lakukan.
Tak lama usai dilantik, mantan bos Gojek itu melontarkan rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) dan akan digantikan asesmen kompetensi dan survei karakter. Asesmen kompetensi ini meliputi numerasi dan literasi.
"Penyelenggaraan UN tahun 2021, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," kata Nadiem dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan seluruh Indonesia pada 11 Desember 2019.
Rencana itu dikritik sejumlah pihak, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK, sapaannya, menilai penghapusan UN membuat siswa menjadi lemah dan tak mau bekerja keras.
"Itu menjadikan kita generasi lembek kalau tidak mau keras, tidak mau tegas bahwa mereka lulus atau tidak lulus. Akan menciptakan generasi muda yang lembek," ujar JK.
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. |
Nadiem kembali berpolemik ketika mengeluarkan kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) untuk memberi pelatihan pada guru melalui organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.
Dana yang dianggarkan untuk program ini termasuk besar yakni Rp595 miliar yang akan digelontorkan bagi peserta untuk menjalankan pelatihan.
"Program Organisasi Penggerak dilaksanakan dengan tujuan mencari bibit-bibit inovasi yang sudah dilakukan berbagai macam ormas di gerakan pendidikan," katanya.
Namun polemik POP berujung tiga ormas besar mengundurkan diri sebagai peserta yakni PGRI, Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah.
Program itu dikritik lantaran proses seleksinya tak jelas dan justru membantu program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.
Nadiem lagi-lagi mengeluarkan kebijakan kontroversi ketika mengumumkan subsidi bantuan kuota internet untuk PJJ sejak Agustus lalu. Anggaran untuk program ini mencapai Rp7,2 triliun.
"Kami telah melakukan perjuangan internal untuk bisa mendapatkan anggaran tambahan untuk bisa menjawab kecemasan masyarakat yang nomor satu, yaitu pulsa, pulsa, pulsa," katanya di hadapan Komisi X DPR pada 27 Agustus 2020.
Program itu dikritik karena dianggap minim data yang dapat berpotensi salah sasaran dan boros anggaran.
Insiden salah sasaran itu nyata terjadi ketika anggota Ombudsman RI Alvin Lie yang menempuh pendidikan S3 juga menerima 50 gigabyte kuota gratis untuk belajar daring.
Menkumham Yasonna Laoly
Pernyataan kontroversial juga pernah disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Polemik bermula ketika Yasonna menghadiri sebuah acara di Lapas Narkotika Kelas IIA Cipinang, Jakarta pada 16 Januari silam.
Yasonna saat itu mengaitkan tindakan kriminalitas dengan kondisi ekonomi. Ia kemudian mencontohkan wilayah Tanjung Priok di utara Jakarta yang tingkat kriminalitasnya tinggi karena termasuk kawasan miskin.
"Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas. Bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak. Tapi coba pergi ke Tanjung Priok di situ ada kriminal. Lahir dari kemiskinan," kata Yasonna.
Pernyataan Yasonna itu berbuntut aksi warga Tanjung Priok yang memprotes di depan kantor Kemenkumham. Berselang sepekan, politikus PDIP itu akhirnya meminta maaf dan mengaku tak bermaksud menyinggung warga Tanjung Priok.
 Menkumham Yasonna Laoly ,Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono) |
Yasonna kembali berpolemik ketika dianggap menyembunyikan keberadaan buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku. Yasonna menyebut Harun telah pergi ke Singapura dua hari sebelum Operasi Tangkap Tangan KPK pada 8 Januari 2020.
Ia membantah kabar yang menyebut Harun sebenarnya telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari.
"Jadi tanggal 8 OTT, tanggal 6 dia sudah di luar. Apa tujuannya kita tidak tahu, barangkali dia juga tidak tahu akan di-OTT," kata Yasonna pada 16 Januari 2020.
Belakangan, anak buahnya sendiri, eks Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Sompie yang menyebut Harun telah berada di Indonesia sejak 7 Januari.
Yasonna kembali berpolemik saat menyampaikan pembebasan ribuan narapidana dari lapas di tengah pandemi covid-19 lantaran kelebihan kapasitas. Pembebasan itu diklaim dapat menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan hingga Rp260 miliar.
"Saya mengatakan hanya orang yang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan yang tidak menghayati sila kedua Pancasila yang tidak menerima pembebasan napi di lapas over kapasitas," ucapnya pada April lalu.
https://ift.tt/35hNaEO
October 20, 2020 at 08:02AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Menteri Bikin Gaduh Tahun Pertama Jokowi-Ma'ruf"
Posting Komentar