Kala Kabinet Jokowi Berguyon dengan Pandemi Covid-19

Jakarta, CNN Indonesia --

Pandemi covid-19 menjadi ujian pertama yang harus dilewati Presiden Joko Widodo di periode kedua kepemimpinannya ini. Lima bulan usai dilantik sebagai presiden, atau tepatnya Maret 2020, Jokowi langsung dihadapkan dengan 'perang' melawan virus corona (covid-19).

Tercatat kasus positif covid-19 telah menembus 300 ribu pada September. Belum ada tanda-tanda kasus melandai. Jumlah ini justru diprediksi akan terus meningkat.

Jokowi berulang kali menyampaikan bahwa pemerintah sejak awal memprioritaskan kesehatan dalam menangani covid-19. Namun ia tak menampik berbagai upaya juga dilakukan untuk menekan dampak ekonomi akibat virus tersebut.

"Kesehatan masyarakat, kesehatan publik, tetap nomor satu, tetap harus diutamakan, itu prioritas," kata Jokowi awal Oktober lalu.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan konferensi pers terkait virus corona di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.)

"Jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini bukan opsi yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan yang pas," lanjutnya.

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi juga kerap menyebut bahwa penanganan covid-19 di Indonesia masih terbilang baik. Hal ini merujuk dari jumlah kasus covid-19 yang diklaim lebih baik ketimbang negara berpenduduk besar lainnya.

"Saya bisa mengatakan penanganan covid-19 di Indonesia tidak buruk, bahkan cukup baik," ucapnya.

Jokowi sendiri telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai pengganti Gugus Tugas dalam menangani covid-19 beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Ketua Komite.

Belakangan Jokowi juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin 8 provinsi prioritas yang memiliki jumlah kasus tinggi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Papua, serta tambahan dua provinsi, Aceh dan Bali.

Alih-alih turun, sejumlah kasus covid-19 di wilayah tersebut justru terus meningkat. Salah satunya di DKI yang kasus hariannya melebihi 1.000 per hari.

Berkaca dari penanganan covid-19 selama ini, Jokowi dinilai belum serius memprioritaskan persoalan kesehatan dalam menghadapi pandemi.

Ahli epidemiologi Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menyebut pernyataan Jokowi yang menyatakan fokus pada kesehatan tak terbukti di lapangan.

"Presiden bilang fokus kesehatan, nyatanya tidak dalam implementasi. Kebijakannya tetap pertimbangan lain di luar kesehatan masyarakat. Makanya sampai delapan bulan ini pandemi belum mencapai puncak," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (13/10).

Salah satunya, kapasitas testing covid-19 dan tracing atau pelacakan masih sangat minim. Idealnya, kata dia, kapasitas testing adalah 1 persen dari jumlah penduduk. Jika asumsi jumlah penduduk di Indonesia sebesar 270 juta, maka jumlah testing sejak awal mestinya mencapai 2,7 juta penduduk.

Jumlah itu bisa dicapai apabila dilakukan 270 ribu testing per minggu. Namun faktanya jumlah testing baru mencapai 2,3 juta setelah hampir delapan bulan pandemi.

"Target minimal saja belum tercapai. Mestinya itu 3-4 bulan sudah tercapai. Kita delapan bulan saja belum mencapai batas minimal, sehingga kasus-kasus itu banyak yang tidak bisa dideteksi," tuturnya.

Penunjukan Airlangga dan Luhut juga dinilai memperburuk penanganan covid-19. Kapasitas keduanya, kata dia, sama sekali bukan di bidang kesehatan. Seluruh koordinasi soal covid-19, menurut Windhu, mestinya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Rencana vaksinasi yang digadang-gadang bakal dimulai akhir tahun ini nampaknya juga sekadar menjadi ekspektasi semu bagi masyarakat.

Windhu mengatakan, perlu pengujian yang cermat dan hati-hati dalam proses produksi vaksin. Sekali pun selesai, ada pertimbangan safety atau keamanan dari 'kejadian ikutan' pasca vaksinasi.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) memberikan jamu dari Presiden Joko Widodo kepada pasien positif COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh, Senin (16/3/2020). (ANTARA FOTO/Humas Kementerian Kesehatan/aaa/wsj.

Ia justru khawatir, gembar-gembor pemerintah dalam memproduksi vaksin membuat masyarakat abai mematuhi protokol kesehatan.

"Jangan menebar ekspektasi terlalu tinggi. Tetap harapan ada tapi jangan terburu. Jangan sampai orang jadi buka masker, tidak jaga jarak karena 'nanti ada vaksin kok'," tuturnya.

"Selama testing belum mencapai batas minimal, kita enggak usah ngomong yang lain-lain karena bisa saja semu. Itu yang harus dikejar," imbuh Windhu.

Mengingat covid-19 jadi bahan guyonan

Menengok ke belakang, penanganan covid-19 di Indonesia bisa dibilang lambat.

Kasus covid-19 diketahui pertama kali muncul di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2020. Hanya selang sebulan, Wuhan kemudian diisolasi untuk menekan penyebaran virus. Sejumlah kasus serupa kemudian ditemukan di sejumlah negara dunia.

Alih-alih bersiaga menghadapi pandemi, para pembantu Jokowi waktu justru membuat virus covid-19 sebagai bahan guyonan.

Menko Luhut misalnya, yang menyebut corona tak lebih dari merek mobil. "Corona? Corona kan sudah pergi. Corona mobil?" ujarnya Februari lalu.

Menko Polhukam Mahfud MD kala itu juga menyebut bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara besar di Asia yang tidak punya kasus covid-19. "Virus corona itu tuh ndak ada di Indonesia," katanya.

Guyonan serupa juga dilayangkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri acara di Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Guyonan sama Pak Presiden ya. Insya Allah covid-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal," tuturnya.

Tak lama setelah itu, Budi menjadi menteri pertama di kabinet Jokowi yang terpapar covid-19.

Let's block ads! (Why?)