Larangan Mudik 2021 dan Potensi Hilangnya Rp200 T di Kampung

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah kembali melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran tahun ini. Ini dilakukan untuk menekan penularan virus corona dan menahan laju pertambahan kasus baru di daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy secara rinci mengatakan larangan berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Artinya, kebijakan berlaku pada pekan terakhir Ramadhan hingga sepekan setelahnya. Dengan kebijakan itu, masyarakat diimbau untuk beraktivitas di kota masing-masing.

"Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," ujarnya pekan lalu.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memprediksi kebijakan tersebut akan membuat pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini kembali terkontraksi.

"Perkirakan saya perekonomian masih akan negatif 2-3 persen. Jadi memang cukup berat di kuartal kedua. Kuartal pertama juga diperkirakan masih negatif kisaran 1-2 persen," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/3).

[Gambas:Video CNN]

Menurut Bhima, ada sejumlah faktor yang membuat perekonomian terjerembab akibat larangan mudik. Pertama, tertahannya konsumsi rumah tangga yang kontribusinya mencapai 57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia mengatakan dengan kebijakan itu, masyarakat akan lebih memilih menabung ketimbang menghabiskannya untuk berbelanja. Hal itu memungkinkan mereka tetap bisa mudik setelah larangan bepergian ke luar kota sudah dicabut oleh pemerintah, entah itu di kuartal ketiga atau di akhir 2021 mendatang.

Kalau pun terjadi peningkatan konsumsi, jumlahnya tak akan sama atau lebih besar dari periode sama sebelum pandemi covid-19. Sebab, aktivitas pariwisata dan berbelanja yang biasanya terjadi saat masyarakat mudik ke kampung halaman tak dapat mereka lakukan di Jakarta dan kota-kota lain di sekitarnya.

Di sisi lain, arus uang ke daerah yang biasanya kian deras karena adanya tunjangan hari raya (THR) juga bisa tersumbat. Ia mencontohkan rata-rata pemudik bisa menghabiskan Rp5-10 juta di kampung halaman. Dengan asumsi 20 juta orang melakukan mudik tiap tahunnya, maka potensi hilangnya aliran uang ke daerah bisa mencapai Rp200 triliun.

"Uang beredar itu sekitar 10 persen pertumbuhannya saat mudik. Sebagian itu masuk ke daerah. Itu mungkin lebih dari Rp200 triliun yang mengalir ke daerah dalam bentuk belanja langsung maupun transportasi, pariwisata dan lain-lain," terang Bhima.

Kendati demikian, Bhima tak memungkiri larangan mudik penting diberlakukan mengingat pandemi covid-19 belum berakhir dan program vaksinasi masih berjalan lambat.

Hanya saja, pemerintah tak boleh lepas tangan atas dampak yang timbul dari kebijakan tersebut. Sektor-sektor usaha yang paling terdampak mulai dari transportasi, perhotelan hingga pariwisata.

Kemudian aktivitas ekspor yang jadi motor penggerak perekonomian harus lebih digenjot agar dapat mengompensasi penurunan konsumsi rumah tangga. Itu artinya sebelum musim mudik lebaran produktivitas industri berorientasi ekspor harus didorong dengan berbagai macam kebijakan.

"Jabodetabek ini kan basis industrinya besar. Berarti momen sebelum cuti atau libur lebaran industri yang berorientasi ekspor harus didorong. Karena sekarang momentum pemulihan ekonomi berasal dari ekspor," jelasnya.

Bhima juga meminta pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran terutama yang punya multiplier effect cukup besar bagi perekonomian. "Proses penyerapan anggaran harus lebih cepat. Pada semester 1 2021 ini. Sehingga jangan ada dana yang ditumpuk di bank daerah," katanya.

Sementara untuk wilayah Jabodetabek, program-program yang dapat menstimulasi mayarakat untuk berbelanja harus digalakkan.

"Karena e-Commerce itu kan terkonsentrasi di Jabodetabek. Kalau ada stimulus yang bisa mendorong orang berbelanja itu akan bagus untuk meningkatkan konsumsi," imbuh Bhima.