Jazilul PKB soal Sri Mulyani: Ini Masalah Tata Krama Kelembagaan

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan masalah dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait tata krama dalam hubungan kelembagaan. Jazilul mengklaim tak mempermasalahkan pemotongan anggaran untuk 2022.

"Ini soal tata krama kelembagaan negara, bukan soal pemotongan anggaran," kata Jazilul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/12).

Politikus PKB itu meminta agar anak buah Presiden Joko Widodo itu ke depan lebih memahami dan menghargai lembaga negara lain agar tidak memicu polemik dan perseteruan.

"Hemat kami, kita ke depan kan sikap saling memahami dan menghargai agar tidak menimbulkan masalah baru," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR lainnya, Fadel Muhammad mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Sri Mulyani. Fadel geram karena Sri Mulyani kembali memotong anggaran lembaganya.

Menurutnya, perempuan yang akrab disapa Ani tersebut tak cakap mengelola anggaran negara. Pemotongan anggaran ini, kata Fadel, tidak semestinya dilakukan lantaran jumlah pimpinan MPR kini bertambah dari lima menjadi 10 orang.

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma lima, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/11).

Sementara Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan Ani tidak menghargai lembaga pimpinannya. Bamsoet mengatakan sudah beberapa kali mengundang Ani, namun yang bersangkutan selalu membatalkan.

"Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegas pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/12).

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan pihaknya tak mempermasalahkan anggaran yang dipangkas Ani. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terima dengan sikap Ani yang tak pernah hadir dalam rapat bersama MPR.

Kementerian Keuangan telah angkat suara terkait kecaman pimpinan MPR ini. Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengakui bosnya dua kali mendapat undangan dari MPR, masing-masing pada 27 Juli dan 28 September lalu.

Menurut Yustinus, Ani tidak hadir karena kadung menghadiri rapat lain, yakni dengan Presiden Joko Widodo dan Badan Anggaran DPR guna membahas APBN.

"Dan menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (1/12).

(thr/fra)

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)