Ellyas Pical dan Karyawan Belum Digaji, Ketua KONI Buka Suara

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tono Suratman akhirnya buka suara terkait kasus keterlambatan gaji yang dialami oleh Ellyas Pical dan karyawan KONI lainnya

Ellyas saat ini bekerja sebagai staf Tata Usaha di KONI Pusat. Ia termasuk salah satu dari 104 karyawan KONI yang belum mendapatkan gaji empat bulan terakhir.

Tono menganggap KONI sudah membuat usulan program kepada Kemenpora terkait hal tersebut.

"Setahu saya, KONI sudah membuat surat usulan program dan anggaran 2019 pada Januari dan Februari ke Kemenpora, di dalamnya ada usulan gaji karyawan, BPJS. Ini namanya Biaya administrasi KONI," kata Tono kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/5).

Karyawan KONI saat mengadukan masalah mereka beberapa hari lalu. (CNN Indonesia/Arby Rahmat Putratama)

"Namun sampai sekarang, belum ada keputusan dari Kemenpora. Rencananya pekan ini kami usulkan kembali [proposal tersebut] agar ada kepastian. Terima kasih," katanya menambahkan.

Menanggapi hal tersebut, Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto membenarkan ada proposal yang telah dikirim oleh KONI. Namun, Gatot menyebut KONI harus mengirim proposal baru untuk perihal keterlambatan gaji karyawan ini.

"Proposal yang diberikan [sebelumnya] itu kesannya KONI dalam kondisi 'normal' [tidak ada telat gaji] dan seakan tidak terjadi apa-apa. Sementara kita tahu sekarang di mata BPK [Badan Pemeriksa Keuangan], LPJ [Laporan Pertanggungjawaban] KONI buruk," kata Gatot.

"Belum lagi ada OTT [Operasi Tangkap Tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi], harus hati-hati. Nah, proposal yang Pak Tono maksud tidak berpengaruh dalam mengatasi keterlambatan gaji ini. Yang kami butuhkan adalah proposal untuk mengatasi gaji dan honor pegawai," katanya menambahkan.

Ellyas Pical dan Karyawan Belum Digaji, Ketua KONI Buka Suara

Beberapa hari lalu, sejumlah karyawan KONI menghadap ke pihak Kemenpora untuk mengungkapkan masalah keterlambatan gaji yang nyaris mencapai lima bulan. Kemenpora lalu berjanji untuk ikut turun tangan terhadap masalah ini. Pada akhir tahun lalu, sejumlah pejabat KONI dan Kemenpora terkena OTT KPK dalam kasus pencairan dana hibah. OTT digelar KPK setelah mendapat informasi akan terjadi transaksi penerimaan uang oleh Penyelenggara Negara di Kemenpora.

Dari informasi itu petugas KPK melakukan cross check dan menemukan bukti-bukti awal berupa uang sekitar Rp300 juta. (map/bac)

Let's block ads! (Why?)