Aksi demonstrasi tersebut dirancang oleh kubu calon presiden Prabowo Subianto yang menganggap proses pemilihan umum berjalan tak adil dan sportif. Dalam perkembangannya, Selasa (21/5) dini hari, KPU mengumumkan calon presiden Joko Widodo memenangkan pemilihan presiden periode 2019-2024.
Bila terjadi pergesekan antar dua kubu calon presiden berlangsung hingga berakhir ricuh, kondisi itu disebut-sebut berpotensi 'menggoyang' sektor ekonomi. Khususnya, aktivitas di pasar modal, kondisi nilai tukar rupiah, hingga sektor ritel. Namun, bila aksi berjalan damai, dampak ke ekonomi hanya sekadar 'angin lalu' saja.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menilai people power yang berakhir ricuh sangat berpotensi mengusik aktivitas di pasar modal. Sebab, sektor ini memiliki karakteristik mudah terpengaruh berbagai sentimen, termasuk 'kebisingan' politik yang menjadi cikal bakal aksi people power nanti.
Begitu juga dengan kurs rupiah yang mudah terombang-ambing sentimen apapun. Sekalipun, sentimen itu tak serta merta pasti berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi.
"Investasi portofolio bisa cepat kabur, lalu rupiah juga bisa kena. Keduanya rentan dan tergantung pada keluar masuk uang soalnya. Kalau ada sentimen sedikit, uang bisa ditarik," ucap Avi kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/5).
Begitu pula dampaknya terhadap sektor ritel dan aktivitas perdagangan. Misalnya, proses jual beli makanan dan minuman di toko, restoran, hingga pusat perbelanjaan. Pasalnya, untuk mendapatkan makanan dan minuman, masyarakat biasanya perlu mengunjungi titik-titik penjualan produk tersebut.
Namun, ketika aksi massa berakhir ricuh, maka masyarakat akan khawatir dengan tingkat keamanan ketika berpergian. Hal ini akan membuat masyarakat takut ke luar rumah, berbelanja di suatu tempat, dan lainnya.
"Kalau orang ketakutan, itu akan kena duluan. Apalagi ritel itu paling sehari-hari," ungkapnya.
Menurut Avi, bila kemungkinan terburuk terjadi, maka langkah utama untuk meredakan dampak people power ke sektor ekonomi sangat bergantung pada sikap pemerintah.
Pemerintah, katanya, harus mampu memberikan pernyataan-pernyataan yang menenangkan pasar, investor, dan masyarakat.
Namun, upaya menenangkan pasar itu harus dilakukan dengan langkah nyata. Misalnya, melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memicu kericuhan di aksi people power. Selain itu, menghalau keluarnya aliran modal asing yang terlalu berlebihan.
"Pertama, beri statement menenangkan, jangan sampai kekhawatiran terlalu lama. Kedua, petakan lembaga mana yang bisa halangi kalau ada surat utang keluar, dolar AS keluar. Minta KSSK (Komite Stabilisasi Sistem Keuangan) untuk menyiapkan apa-apa yang harus dilakukan," jelasnya.
Menurut dia, pemerintah bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengatasi penjualan surat utang dan aliran modal asing yang terlalu berlebihan akibat sentimen people power bila berakhir ricuh. Lalu, pemerintah harus pula mengeluarkan kebijakan yang bisa mengembalikan kepercayaan sekaligus mendorong kembali gairah investasi. Misalnya, melalui pemberian insentif.
Kemudian, pemerintah juga bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "APBN bisa dikucurkan ke semua sektor, misalnya yang lebih konsumtif melalui dana desa untuk gerakkan ekonomi lagi, untuk recovery konsumsi masyarakat," terangnya.
Sementara bila aksi people power berjalan damai, Avi memandang dampak terhadap ekonomi justru bisa hanya seperti 'angin lalu'. Menurutnya, kinerja bursa saham dan kurs rupiah bisa sedikit terpengaruh pada pagi hari pembukaan perdagangan. Namun, ketika sore hari, pasar saham dan uang bisa saja kembali stabil dengan cepat.
Dalam kesempatan berbeda, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai aksi people power sejatinya tidak akan memberi goyangan besar terhadap ekonomi Indonesia. Pasalnya, sejak jauh-jauh hari pemerintah sudah melakukan berbagai pengamanan terhadap rencana aksi tersebut.
"Tidak akan ada chaos karena negara ini negara hukum yang semuanya sudah diantisipasi dari sisi hukum. Kalaupun ada dampak, mungkin hanya sehari sentimen di pasar modal, setelah itu mereda," ujarnya.
Begitu pula dengan sektor ritel, menurutnya, sektor ini tak akan terkena sentimen people power karena sudah mendekati libur cuti bersama dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah alias Lebaran 2019. Hal tersebut, katanya, membuat masyarakat masih sibuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari sektor ini.
 (CNN Indonesia/Hesti Rika). |
Selain itu, Josua melihat pasar dan investor lebih mempertimbangkan sentimen global yang memiliki potensi dampak lebih besar. Misalnya, ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China.
Lalu, indikator ekonomi Indonesia, seperti kinerja neraca perdagangan yang kembali dirundung defisit pada bulan lalu. Kemudian, prospek pertumbuhan ekonomi yang masih di kisaran 5 persen.
"Hal-hal seperti ini yang lebih berdampak dan diperhitungkan, kalau sentimen politik bisa cepat berlalu," katanya.
Kendati tak melihat potensi goyangan besar dari people power ke ekonomi Tanah Air, namun Josua melihat pemerintah tetap perlu memberikan kebijakan-kebijakan baru usai pengumuman hasil Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kebijakan itu, misalnya, terkait peningkatan reformasi di sistem perizinan investasi hingga insentif fiskal.
"Jadi mereka yang masih wait and see selama ini, begitu hasil pengumuman selesai, juga semakin yakin untuk melakukan investasi," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN] (lav)
http://bit.ly/30xvORc
May 21, 2019 at 10:09PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jangan 'Goyang' Ekonomi dengan Ancaman People Power"
Posting Komentar